KABUPATEN PESISIR BARAT

Genjot Penerimaan, Koordinator Penagihan Pajak PBB Bakal Dibentuk

Dian Kurniati | Kamis, 10 Juni 2021 | 09:10 WIB
Genjot Penerimaan, Koordinator Penagihan Pajak PBB Bakal Dibentuk

Ilustrasi.

PESISIR BARAT, DDTCNews – Pemkab Pesisir Barat, Lampung menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun ini mencapai Rp45,5 miliar, naik 0,43% dari realisasi tahun lalu sejumlah Rp45,3 miliar.

Sekretaris Daerah Pemkab Pesisir Barat Lingga Kusuma mengatakan perlu upaya keras untuk mencapai target tersebut. Untuk itu, ia meminta para camat untuk ikut berpartisipasi dalam mengoptimalkan penerimaan PAD.

"Kami mempunyai keyakinan yang besar, PAD dapat meningkat jauh lebih besar pada tahun-tahun mendatang jika semua pihak berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya peningkatan yang nyata," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (10/6/2021).

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Lingga mengatakan ada 5 strategi yang perlu dilakukan camat untuk membantu meningkatkan PAD Kabupaten Pesisir Barat. Pertama, camat bersama kepala desa dan lurah memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang arti penting pajak daerah bagi pembangunan.

Kedua, membentuk koordinator penagihan pajak daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan serta mendorong petugas lebih proaktif dalam menjalankan penagihan, terutama untuk tagihan PBB tahun berjalan dan tunggakan sehingga wajib pajak membayar sebelum jatuh tempo.

Ketiga, camat bersama kepala desa dan lurah mendata semua persoalan pajak, termasuk data wajib PBB dan BPHTB potensial dan melaporkannya kepada Tim Intensifikasi PBB di tingkat kabupaten melalui Bapenda Kabupaten Pesisir Barat.

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Keempat, camat bersama Bapenda rutin memonitor dan mengawasi penerimaan pajak daerah setiap bulan. Kelima, menyosialisasikan kriteria BPHTB di Kabupaten Pesisir Barat, termasuk sanksi atau hukuman jika wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan keleluasaan kepada pemda untuk menggali potensi pajak dan retribusi di daerah masing-masing. Lingga mengajak semua pihak terus berupaya meningkatkan PAD, baik dari sisi aparat maupun masyarakat.

"Peningkatan pendapatan tersebut harus selalu diiringi dengan pemberian data objek dan subjek pajak yang riil sesuai dengan keadaan sebenarnya," ujarnya.

Lingga mengapresiasi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak daerahnya pada tahun lalu sehingga target PAD dapat tercapai. Dia berharap target PAD yang ditetapkan tahun ini juga dapat kembali terlampaui. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar