REFORMASI PERPAJAKAN

Genjot Kepatuhan Pajak, Begini Rancangan Reformasi Internal DJP

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 Maret 2018 | 11:42 WIB
Genjot Kepatuhan Pajak, Begini Rancangan Reformasi Internal DJP

JAKARTA, DDTCNews – Reformasi di bidang perpajakan menjadi salah satu agenda penting bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Proses perbaikan tersebut secara bertahap mulai dilakukan untuk menciptakan keadilan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan & Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama dalam diskusi reformasi perpajakan, Rabu (14/3). Setidaknya ia menjabarkan tiga poin penting terkait reformasi di tubuh Ditjen Pajak saat ini.

"Bicara reformasi perpajakan, di dalam Ditjen Pajak juga terus menerus melakukan reformasi. Yaitu perbaikan sistem informasi, database, dan proses bisnis. Itu satu paket yang memang sangat penting. Ini untuk memperbaiki peta kapatuhan wajib pajak ke depan," katanya.

Baca Juga:
PMK Baru, Susunan Organisasi Ditjen Pajak (DJP) Berubah Jadi Begini

Dari sisi perbaikan sistem informasi misalnya, dirancang agar mendistribusikan keadilan dalam pengenaan pajak. Titik utama adalah pelayanan kemudian pembinaan, pengawasan hingga masuk pada ranah penegakan hukum.

Hal ini penting untuk menjamin rasa keadilan bagi wajib pajak. Mengapresiasi kepatuhan sukarela kemudian mendorong lebih banyak wajib pajak masuk dalam skema tersebut.

"Misalnya, compliance risk management. Nanti wajib pajak akan kita petakan mana yang hijau ini sudah patuh, kuning ini perlu diawasi, merah sama sekali enggak patuh. Ini penegakan hukum yang kita lakukan untuk memberikan keadilan," ungkap Hestu.

Baca Juga:
Upaya Perluasan Basis Pajak Terhambat oleh Keterbatasan Data

Kedua adalah penguatan dari aspek organisasi dan sumber daya manusia (SDM). Di mana akan ada penambahan jumlah pegawai pajak dari 32 ribu jadi 40 ribu. Jumlah kantor pajak juga dirancang akan bertambah untuk meningkatkan pelayanan.

Terakhir adalah revisi regulasi perpajakan baik melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini tengah digodok di DPR.

"Kalau ini tentu domainnya rekan rekan di DPR dan tujuannya jelas untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan. Tentunya kita sekarang ini mengadakan kebijakan yang tujuannya menciptakan keadilan," tutupnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 11 Januari 2025 | 14:00 WIB RPJMN 2025-2029

Rancangan Awal RPJMN, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Ditarget 90% di 2029

Jumat, 10 Januari 2025 | 14:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Musim SPT Tahunan, Jangan Lupa Tetap Lapor Meski Gaji di Bawah PTKP

Kamis, 09 Januari 2025 | 19:05 WIB PMK 124/2024

PMK Baru, Susunan Organisasi Ditjen Pajak (DJP) Berubah Jadi Begini

Kamis, 09 Januari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Upaya Perluasan Basis Pajak Terhambat oleh Keterbatasan Data

BERITA PILIHAN
Sabtu, 11 Januari 2025 | 14:15 WIB CORETAX SYSTEM

Catat! Telat Buat Faktur Pajak Tak Kena Sanksi selama Transisi Coretax

Sabtu, 11 Januari 2025 | 14:00 WIB RPJMN 2025-2029

Rancangan Awal RPJMN, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Ditarget 90% di 2029

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Prabowo Bikin Satgas Percepatan Hilirisasi & Ketahanan Energi Nasional

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:37 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Patuhi Aturan DHE SDA, DJBC Blokir Layanan Ekspor 176 Perusahaan

Sabtu, 11 Januari 2025 | 13:00 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tak Ada Sanksi Telat Lapor PPN & Bikin Faktur selama Transisi Coretax

Sabtu, 11 Januari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lapor SPT Tahunan Belum Pakai Coretax, Ini Hal yang Perlu Kamu Tahu

Sabtu, 11 Januari 2025 | 09:30 WIB PMK 132/2024

Jaga Keamanan Laut, Kemenkeu Atur Pembentukan Subpangkalan Operasi

Sabtu, 11 Januari 2025 | 09:00 WIB KERJA SAMA INTERNASIONAL

Tak Perlu Takut Ancaman Trump, DEN Beberkan Manfaatkan RI Gabung BRICS

Sabtu, 11 Januari 2025 | 08:45 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Harga Eceran Rokok Naik Tapi Cukai Tak Naik, Downtrading Bisa Ditekan