Dirjen Pajak: Rasio Pajak 13% Tidak Realistis

JAKARTA, DDTCNews – Pagi ini, Rabu (31/5) sejumlah media ramai memberitakan tentang permintaan kenaikan target rasio pajak menjadi 13% dari PDB yang dinilai tidak realistis. Keinginan menaikkan target rasio pajak tersebut dikemukakan dalam rapat paripurna DPR yang membahas kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2018.

Pandangan 10 fraksi partai politik saat Rapat Paripurna di DPR menyimpulkan penerimaan pajak harus meningkat tahun depan. Adapun asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2% pada 2018. Namun, DPR tetap meloloskan RAPBN 2018 yang diajukan pemerintah.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menilai target rasio pajak 13% sama sekali tidak realistis. Pasalnya, dengan basis pajak serta potensi penerimaan pajaknya, besar kemungkinan pertumbuhan rasio pajak hanya di kisaran 11%.

Berita lainnya datang dari Perppu AEoI yang dinilai bertentangan dengan prinsip self-assessment dan ratusan importir yang diblokir izin usahanya karena tidak patuh dalam kewajiban perpajakan. Berikut ulasan ringkas beritanya:

• Ada Perppu AEoI, DPR Pertanyakan Self-Assessment Pajak

Terbitnya Perppu AEoI masih menuai pro-kontra di kalangan anggota DPR. Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng mengatakan banyak yang merasa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan sangat berkuasa dengan adaya perppu ini. Dia mengatakan dengan kekuatan Ditjen Pajak menerobos data keuangan, hal ini akan bertentangan dengan prinsip self-assessment yang selama ini berlaku.

• Ditjen Bea Cukai Blokir Izin Usaha 741 Importir

Sebanyak 741 importir telah blokir Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), hal ini lantaran masih banyaknya importir yang tidak patuh dalam menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Kasubdit komunikasi dan publikasi Bea dan Cukai Deni Surjantoro mengungkapkan pemblokiran tersebut atas permintaan dari Ditjen Pajak.

• Pemkot Jogja Diminta Serius Tagih Piutang Pajak

Panitia Khusus Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja meminta Pemerintah Kota Jogja serius menagih piutang pajak yang mencapai miliaran rupiah. Dalam rekomendasi BPK, Pemerintah Kota Jogja terancam kehilangan pendapatan daerah sebesar Rp3,5 miliar. BPK pun meminta Pemerintah Kota Jogja melakukan tahapan penagihan terhadap wajib pajak dan melakukan pengawasan serta pengelolaan piutang pajak daerah yang bermasalah.

• RAPBN 2017 Akan Direvisi

Pemerintah berencana mengubah postur anggaran dalam pengajuan Rancangan APBN Perubahan 2017. Perubahan terutama menyasar sisi pendapatan dan belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan dari sisi penerimaan, pemerintah mengestimasi kenaikan harga minyak mentah yang hingga kini mencapai rata-rata US$50 per barel masih bisa mengkompensasi proyeksi pertumbuhan pajak yang tidak setinggi seperti yang telah diperkirakan sebelumnya.

• Pemerintah Tidak Menambah Subsidi Dalam APBN 2018

Pemerintah tidak berencana menambah alokasi subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mendatang. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebutkan, pemerintah tetap akan fokus menyalurkan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi. Besaran subsidi akan dipatok di kisaran yang sama seperti APBN 2017. (Amu)