Dirjen Pajak Janjikan Pemeriksaan Lebih Proporsional dan Adil

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Robert Pakpahan menjamin proses penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan aspek proporsionalitas dan keadilan. Hal ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (13/12/2018).

Robert mengatakan saat ini Ditjen Pajak (DJP) sudah melakukan piloting project penerapan compliance risk management (CRM). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dengan tata kelola yang lebih baik.

Selain itu, masih terkait DJP, beberapa media nasional juga menyoroti peluang terkereknya elastisitas penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) (tax buoyancy) pada tahun ini. Tidak tanggung-tanggung, tax buoyancy akan berpeluang mencapai 2. Artinya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada kenaikan penerimaan pajak sekitar 2%.

Beberapa media juga menyoroti strategi Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengamankan target penerimaan cukai senilai Rp165,5 triliun pada 2019. Apalagi, pemerintah sudah memutuskan tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• Pemeriksaan Sesuai Tingkat Risiko

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan dengan perbaikan kualitas, otoritas akan menjalankan pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko. Apalagi, ketidakpatuhan masih menjadi persoalan yang menantang bagi otoritas pajak.

“Jadi, wajib pajak akan diperiksa, dipilah sesuai dengan tingkat risikonya. Kami juga segera perbaiki mutu pelaksanaan tugas oleh para Account Representative supaya di dalam melakukan analisis selalu masuk sistem,” jelas Robert.

• Pengusaha Minta Tidak Ada Pengecualian

Wakil Ketua Komisi Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Herman Juwono berpendapat dalam sistem yang terbuka, kesepahaman pandangan akan memunculkan kepatuhan yang lebih kooperatif. Di sisi lain, ketegasan penegakan hukum tetap penting.

“Yang tidak mengikuti ketentuan langsung [diberikan] sanksi sesuai undang-undang, tidak perlu ada pengecualian,” katanya.

• Tax Buoyancy Tertinggi 10 Tahun Terakhir

Realisasi penerimaan pajak per akhir November 2018 senilai Rp1.136,6 triliun atau tumbuh 15,35% (year on year/yoy). Outlook penerimaan mencapai Rp1.350,9 triliun atau tumbuh 17,37%. Dengan demikian, ada potensi tax buoyancy berada di level 2, tertinggi dalam 10 tahun terakhir.

Partner Fiscal Research DDTC B. Bawono Kristiaji berpendapat peningkatan tax buoyancy akan berkorelasi pada peningkatan tax ratio. Apalagi, tax ratio Indonesia hingga saat ini masih di level 11%, kalah dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 15%.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan otoritas akan menerapkan dua strategi utama dalam mengamankan target penerimaan cukai pada tahun depan. Pertama, penindakan rokok ilegal. Kedua, penerapan cukai pada objek baru yang diharapkan sudah dimulai tahun depan.

“Namun bukan berarti pemerintah menjadikan cukai-cukai lainnya sebagai sarana pengumpulan pajak. Cukai adalah pengendalian. Kami bicara penerimaan akan ada tambahan dari itu karena konsekuensi pengenaan cukai baru,” tutur Heru.

• Tax Holiday Jadi Daya Tarik Investor China

Wakil Ketua Pokja IV Percepatan Investasi Purbaya mengatakan ada beberapa investor China yang tertarik masuk ke Indonesia. Investor itu bergerak di sektor petrokimia, baterai listrik, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Menurutnya, regulasi tax holiday terbaru menjadi salah satu pemicu tertariknya investor untuk membenamkan modal di Tanah Air. (kaw)