Ada Ultimum Remedium, Pembayaran Denda Cukai 2024 Capai Rp77,61 Miliar

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mencatat realisasi penerimaan yang berasal dari denda administratif karena implementasi prinsip ultimum remedium di bidang cukai mencapai Rp77,61 miliar pada 2024, naik 15,6% dari tahun sebelumnya.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan mayoritas ultimum remedium tersebut dilaksanakan terhadap pelanggaran di bidang cukai yang masih pada tahap penelitian.

"Didominasi oleh penelitian karena kalau sudah tahap dua, kita melibatkan dengan kejaksaan, akan lebih sulit," katanya, dikutip pada Minggu (12/1/2025).

Apabila diperinci, realisasi denda karena implementasi ultimum remedium di bidang cukai pada 2024 terdiri atas Rp54,5 miliar dari ultimum remedium penelitian dan Rp12,3 miliar dari ultimum remedium penyidikan.

Nirwala menjelaskan prinsip ultimum remedium cukai ini dilaksanakan berdasarkan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dengan prinsip ultimum remedium, sanksi pidana akan menjadi upaya terakhir dalam menangani pelanggaran di bidang cukai.

Meski demikian, dia menegaskan pembayaran denda karena penerapan ultimum remedium bukan berarti denda damai.

"Ultimum remedium itu bukan denda damai, tetapi mengakhirkan tindak pidananya. Sama-sama tujuannya untuk bikin jera yang melakukan pelanggaran," ujarnya.

UU Cukai yang direvisi dengan UU HPP mengatur ketentuan mengenai prinsip ultimum remedium di bidang cukai. UU HPP mengatur penyesuaian sanksi administratif dalam upaya pemulihan kerugian pendapatan negara pada saat penelitian dan penyidikan.

Berdasarkan UU HPP, pejabat DJBC berwenang meneliti dugaan pelanggaran di bidang cukai. Jika hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang dimaksud bersifat pelanggaran administratif di bidang cukai, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pembayaran sanksi administratif.

Penelitian atas dugaan pelanggaran hanya dibatasi pada 5 pasal, yaitu Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 UU Cukai. Kelimanya menyangkut pelanggaran perizinan, pengeluaran barang kena cukai (BKC), BKC tidak dikemas, BKC yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai.

Hasil penelitian yang tidak berujung pada penyidikan mewajibkan pelaku untuk membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah cukai yang seharusnya dibayar.

Sementara itu, terkait dengan ketentuan teknis penerapan prinsip ultimum remedium terhadap pelanggaran di bidang cukai pada tahap penelitian, Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan PMK No. 237/2022.

Perubahan juga berlaku untuk Pasal 64 UU Cukai mengenai pemulihan kerugian pendapatan negara pada tahap penyidikan. Dalam ketentuan sebelumnya, penghentian penyidikan mewajibkan adanya pembayaran pokok cukai ditambah sanksi denda 4 kali cukai kurang dibayar.

Namun, melalui UU HPP, ketentuan tersebut diubah. Pemulihan kerugian pendapatan negara saat tahap penyidikan dilakukan dengan membayar sanksi denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Sebagai peraturan pelaksana terkait dengan penerapan ultimum remedium terhadap pelanggaran di bidang cukai pada tahap penyidikan, pemerintah telah menerbitkan PP 54/2023 dan PMK 165/2023. (rig)