EKONOMI SYARIAH

Di Gontor, Mardiasmo Jabarkan Potensi Ekonomi Syariah

Redaksi DDTCNews | Jumat, 27 Juli 2018 | 17:09 WIB
Di Gontor, Mardiasmo Jabarkan Potensi Ekonomi Syariah

PONOROGO, DDTCNews - Sektor keuangan syariah di Indonesia belum banyak berkembang meski punya populasi muslim terbesar di dunia. Meski masih menjadi pendukung kebijakan, ekonomi syariah punya potensi besar untuk dikembangkan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam orasi ilmiah pada pada Rapat Terbuka Senat dan Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo pada Kamis (26/7).

Selama lebih dari dua dekade terakhir, keuangan syariah terus berkembang dan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di seluruh dunia, baik di negara dengan mayoritas penduduk muslim maupun non-muslim.

Baca Juga:
Jadikan RI Pusat Industri Halal Dunia, Sri Mulyani: Ada Insentif Pajak

"Keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi pada perekonomian melalui dua aspek utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, serta stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik," katanya.

Lebih lanjut, Mardiasmo menyampaikan bahwa prinsip bagi hasil dan risiko dalam keuangan syariah dipandang sesuai dengan pembiayaan sektor riil terutama UMKM.

Dengan demikian, prinsip tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Sedangkan prinsip bagi hasil dan asset-based financing akan mendorong manajemen risiko yang lebih baik serta menghindari terjadinya lonjakan kredit macet.

Baca Juga:
Indonesia Perlu Suarakan Ketentuan Pajak Atas Pembiayaan Syariah

Selain berkontribusi dalam sektor keuangan formal, sambung Mardiasmo, segmentasi syariah juga memainakan peran tak kalah penting dalam ranah sosial ekonomi.

Produk keuangan sosial syariah seperti zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF) memiliki potensi yang juga besar dalam membantu mewujudkan distribusi pendapatan dan kekayaan serta mengatasi ketimpangan di masyarakat.

"Zakat dan infaq berperan penting dalam menyediakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin, mengurangi kesenjangan, mendorong berputarnya roda perekonomian, serta mendorong pemanfaatan dana idle untuk digunakan secara produktif," terangnya.

Baca Juga:
Wapres Maruf Wanti-wanti OJK Pentingnya Kesehatan Sektor Jasa Keuangan

Tercatat hingga April 2018, total aset perbankan syariah mencapai Rp435 triliun atau 5,79% dari total aset industri perbankan nasional. Sementara itu, aset industri asuransi syariah mencapai Rp42 triliun atau 5,89% dari total aset asuransi nasional.

Pada periode yang sama, nilai kapitalisasi saham yang tergolong efek syariah tercatat sebesar Rp3.428 triliun, atau 52,5% dari total kapitalisasi saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). (Gfa/Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 Mei 2023 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jadikan RI Pusat Industri Halal Dunia, Sri Mulyani: Ada Insentif Pajak

Rabu, 07 Desember 2022 | 16:11 WIB PEMBIAYAAN SYARIAH

Indonesia Perlu Suarakan Ketentuan Pajak Atas Pembiayaan Syariah

Kamis, 04 Agustus 2022 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Wapres Maruf Wanti-wanti OJK Pentingnya Kesehatan Sektor Jasa Keuangan

Kamis, 28 Oktober 2021 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Menganut Sistem Netralitas, Tidak Ada Konsep 'Pajak Syariah'

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN