Demokrat Minta Aturan Pengurang Penghasilan Kena Pajak Direvisi

NEW YORK, DDTCNews – Sebanyak 17 anggota Kongres AS dari Partai Demokrat yang berasal dari daerah pemilihan New York menolak usulan pajak dari Presiden AS Joe Biden bila pembatasan state and local tax (SALT) deduction tidak dicabut.

Anggota Kongres AS Jerrold Nadler mengatakan pembatasan SALT deduction yang disahkan pada masa pemerintahan Donald Trump telah merugikan wajib pajak New York. Untuk itu, ia meminta Pemerintah AS untuk mencabut kebijakan pembatasan SALT deduction.

"Isu mengenai SALT deduction sangat penting bagi konstituen kami. Kami memiliki hak untuk menolak legislasi pajak apapun yang tidak mencabut pembatasan SALT deduction," katanya seperti dilansir forbes.com, Rabu (14/4/2021).

Untuk diketahui, SALT deduction adalah pengurangan penghasilan kena pajak berdasarkan pada total pajak daerah yang dibayar wajib pajak kepada pemerintah lokal atau negara bagian. Sebelum Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) berlaku, tidak ada batasan terkait dengan SALT deduction.

Namun sejak TCJA diberlakukan pada 2017, pengurangan hanya dibatasi hingga US$10.000 per tahun. Pembatasan tersebut dipandang merugikan wajib pajak yang tinggal di negara bagian dengan beban pajak tinggi seperti New York.

Pembatasan SALT deduction pada awalnya diberlakukan karena dianggap menguntungkan negara-negara bagian dengan rata-rata penghasilan tinggi. Namun, terjadi penolakan dari para wajib pajak melalui parlemen, terutama dari Partai Demokrat.

Anggota Demokrat dari negara bagian dengan beban pajak tinggi seperti California, New York, dan New Jersey telah berupaya mendorong pengesahan beleid baru yang mencabut pembatasan SALT deduction meski tak kunjung berhasil hingga kini.

Demokrat menilai pencabutan pembatasan SALT deduction dinilai memulihkan ekonomi New York yang terdampak amat berat akibat pandemi. Menurut Nadler, setidaknya 1 juta lapangan kerja telah hilang di New York sepanjang 2020. (rig)