Data Penerima Subsidi Gaji Belum Disetor, Menaker Ancam Perusahaan

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendesak perusahaan segera menyetorkan data dan nomor rekening para pekerjanya yang memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi gaji kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Ida, terdapat kekurangan 2 juta data nomor rekening calon penerima subsidi gaji. Dia pun mengancam akan menjatuhkan sanksi pada perusahaan bandel yang tidak mau menyerahkan data nomor rekening pekerjanya.

"Perusahaan yang tidak menyerahkan data rekening pekerjanya akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran sampai pada penghentian pelayanan publik," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2020).

Sanksi tersebut, lanjut Ida, sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 14/2020 yang menjadi payung hukum pencairan subsidi gaji untuk pekerja yang terdampak pandemi virus Corona.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan data dan rekening pekerja karena penyaluran subsidi gaji dilakukan secara langsung ke rekening penerimanya. Bila data terlambat diserahkan, pencairan perdana subsidi gaji molor bakal molor.

Dalam proses pencairan subsidi gaji, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui di antaranya BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek akan memverifikasi kesesuaian data para calon penerima.

Kemudian, BP Jamsostek akan membuat berita acara dan surat pernyataan mengenai kebenaran/kesesuaian data calon penerima subsidi gaji yang telah diverifikasi dan divalidasi berdasarkan data yang disampaikan oleh pemberi kerja.

Sesuai Permenaker No. 14/2020, perusahaan sebagai pemberi kerja wajib membantu proses verifikasi dan validasi data dan persyaratan yang harus dipenuhi pekerja untuk memperoleh subsidi gaji.

Tak hanya soal verifikasi dan validasi data pekerja, para pemberi kerja juga diwajibkan untuk menyerahkan nomor rekening pekerja yang dinilai layak mendapatkan subsidi gaji kepada BP Jamsostek.

"Setelah data diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka kami checklist, lalu kami serahkan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan KPPN langsung dikirim ke bank-bank penyalur," ujarnya.

Program subsidi gaji akan menyasar 15,7 juta pekerja yang masih bekerja dengan pendapatan di bawah Rp5 juta. Pemerintah menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp37,7 triliun untuk program subsidi gaji atau upah tersebut.

Subsidi gaji diberikan Rp600.000 per bulan selama empat bulan sejak September hingga Desember 2020. Namun, pembayarannya dilakukan setiap dua bulan kali, yakni pada kuartal III dan IV/2020. (rig)