Bea Cukai Indonesia & Malaysia Adakan Pertemuan Bilateral, Ada Apa?

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM).

Pertemuan bilateral yang diadakan pekan lalu ini dilakukan untuk meningkatkan kerja sama pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai antara kedua otoritas kepabeanan. Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan ada beberapa topik kepabeanan dan cukai terkini yang dibahas.

“Di antaranya pertukaran informasi, pertukaran informasi pengenaan cukai minuman berpemanis, pengawasan dan penegakan aturan rokok ilegal, kebijakan pabean terkait e-commerce dan pengawasan penyelundupan sampah plastik,” jelasnya, seperti dikutip dari laman resmi DJBC, Selasa (13/8/2019).

DJBC dan JKDM akan melanjutkan joint task force pada 2019 dan akan membicarakan secara lebih rinci terkait skema operasi tersebut dengan strategi yang lebih baik di tingkat teknis.

Kedua administrasi kepabeanan juga akan merumuskan implementasi pertukaran data outward dan inward manifestsecara elektronik dengan cara yang aman dan mudah. Keduanya sepakat terkait pertukaran data informasi dalam implementasi kebijakan e-commerce. Hal ini akan didiskusikan lebih lanjut.

DJBC dan JKDM juga akan merumuskan kerja sama berupa Memorandum of Understanding (MoU) on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters yang akan menjadi payung hukum kerjasama pabean kedua negara.

MoU tersebut akan dimanfaatkan untuk memayungi kerjasama pertukaran data manifes ekspor dan impor secara real time untuk meningkatkan manajemen risiko. Manajemen risiko akan bermanfaat untuk menanggulangi penyelundupan rokok, miras, barang elektronik, dan lainnya.

DJBC dan JKDM juga berkomitmen untuk melanjutkan penjajakan kerjasama Mutual Recognition Agreement (MRA) on Authorized Economic Operator (AEO) untuk memfasilitasi kelancaran dan keamanan arus barang ekspor dan impor.

Terkait dengan isu impor sampah yang sempat marak terjadi, DJBC dan JKDM menyadari perlunya kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka menangani importasi sampah plastik. (kaw)