INGGRIS

Bandel Tak Bayar Pajak? Mobil WP Bisa Disita

Redaksi DDTCNews | Jumat, 22 Februari 2019 | 11:31 WIB
Bandel Tak Bayar Pajak? Mobil WP Bisa Disita

Ilustrasi. (foto: Business Traveller)

LONDON, DDTCNews - Badan lisensi kendaraan Inggris (Driver and Vehicle Licensing Agency/DVLA) meluncurkan kampanye terbaru untuk meningkatkan kapatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Slogan 'Bayar Pajak atau Kehilangan Mobil' menjadi senjata otoritas.

DVLA meluncurkan kampanye tersebut agar pembayaran pajak dilakukan tepat waktu. Berbagai konsekuensi menanti bila warga pemilik kendaraan masih bandel tidak membayar kewajiban pajaknya. Salah satu yang menonjol adalah penyegelan kendaraan.

“Kampanye ini memiliki pesan yang jelas bagi siapapun yang melanggar hukum. Bayar pajaknya atau kehilangan kendaraan,” kata Kepala Penegakan Hukum DVLA Tim Burton, seperti dikutip pada Jumat (22/2/2019).

Baca Juga:
Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Selain disegel dengan tanda kuning yang mencolok, otoritas juga bisa menderek kendaraan tanpa izin pemilik. Selain itu, ada denda hingga 1.000 pound sterling (setara Rp18 juta) yang menanti. Pemilik juga bisa kehilangan kendaraan jika kasusnya masuk ke pengadilan.

DVLA meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya. Pasalnya, angka kendaraan yang tidak membayar pajak cenderung meningkat sejak 2014. Fenomena ini sejalan dengan terakhir kalinya Inggris melakukan relaksasi berupa diskon pajak kendaraan.

Tim menjabarkan tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar pajak kendaraannya. Kemudahan sudah diberikan mulai dari informasi jumlah pajak yang harus dibayar hingga saluran pembayarannya. Otoritas, disebutnya, lebih suka masyarakat membayar pajak ketimbang melakukan penegakan hukum.

Baca Juga:
Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

“Kami tidak suka untuk menyegel atau menderek kendaraan, tetapi kampanye ini menyoroti konsekuensi jika Anda tidak membayar pajak kendaraan. Kendaraan disegel membuat Anda tidak nyaman dan tidak menutup kemungkinan Anda kehilangan mobil,” tandasnya.

Sebagai informasi, dasar pengenaan pajak di wilayah Inggris Raya berdasarkan jumlah emisi gas buang (CO2) yang dihasilkan dan harus dibayarkan setiap tahun. Tarif pajak juga terus naik dalam tiga tahun terakhir dan tarif baru berlaku per April 2019.

Wilayah London menempati posisi teratas se-Inggris untuk jumlah penegakan hukum terkait pajak kendaraan. Tercatat, sepanjang 2018 kendaraan yang disegel berjumlah 27.605 dan sanksi denda diberikan untuk 94.550 kendaraan. Secara total, ada 122.155 kendaraan di wilayah London yang terjerat penegakan hukum. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi