Langkah Lanjutan Setelah Pengawasan Aset Kripto Berpindah ke OJK

JAKARTA, DDTCNews - Kewenangan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto dan derivatif keuangan, resmi berpindah dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (PJK) serta Bank Indonesia (BI).

Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi aset keuangan digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal. Sementara itu, pengalihan ke BI meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).

"Bappebti, OJK, dan BI saling berkoordinasi dalam aspek pengaturan, penyiapan infrastruktur pengawasan, hingga peningkatan literasi bagi masyarakat," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam keterangannya, dikutip pada Senin (13/1/2025).

Ada sejumlah langkah lanjutan yang dijalankan OJK dan BI setelah kewenangan pengawasan kripto beralih secara resmi. Terbaru, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 27/2024 dan Surat Edaran (SE) OJK Nomor 20/SEOJK.07/2024.

Selain menerima peralihan pengawasan AKD AK, OJK juga akan menerima peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap instrumen derivatif keuangan dengan underlying efek seperti indeks saham dan saham tunggal asing. Pengalihan tersebut bertujuan mendorong penerapan prinsip aktivitas sama, risiko sama, dan regulasi setara (same activity, same risk, same regulation).

Mahendra menambahkan peralihan ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan terintegrasi. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen sehingga dapat memberikan implikasi positif bagi pengembangan industri di sektor keuangan.

Untuk menyukseskan proses selanjutnya, OJK juga menyiapkan sistem perizinan AKD AK dan derivatif keuangan secara digital melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Teregistrasi (SPRINT). Dalam peralihan ini, OJK dan Bappebti berkoordinasi dan berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan penguatan ekosistem derivatif keuangan secara keseluruhan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Selain itu, pelaporan oleh pelaku derivatif PUVA tetap bisa menggunakan aturan lama, sampai dengan BI menerbitkan tata cara atau sistem pelaporan yang baru. Transaksi derivatif PUVA yang sedang berjalan dapat mengacu kepada pengaturan Bappebti terkini. (sap)