Ini Rincian Realisasi Penerimaan per Jenis Pajak, PPh Badan Anjlok

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak pada Januari 2020 yang tertekan menjadi bahasan sejumlah media nasional pada hari ini, Kamis (20/2/2020).

Berdasarkan rilis APBN Kita, realisasi penerimaan pajak per 31 Januari 2020 tercatat senilai Rp80,22 triliun atau 4,88% dari target Rp1.624,57 triliun. Performa ini tercatat turun 6,86% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu.

“Ini konsisten dengan yang disampaikan sebelumnya bahwa ada pelemahan ekonomi 2019,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Adapun perinciannya adalah penerimaan PPh migas senilai Rp2,9 triliun (terkontraksi 53,3%), PPh nonmigas tercatat senilai Rp46,2 triliun (terkontraksi 7,4%), penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp30,5 triliun (tumbuh 3,8%), pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp0,64 triliun (tumbuh 2,05%).

Selain itu sejumlah media nasional juga masih menyoroti kebijakan cukai. Apalagi, DPR sudah menyetujui rencana pemerintah untuk mengenakan cukai pada plastik. Pada saat bersamaan, mereka juga meminta agar jenis plastik tidak hanya mencakup kantong plastik kresek, tapi juga botol plastik.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

• PPh Badan Terkontraksi Paling Dalam

Dilihat dari jenis pajaknya, kontraksi terbesar terlihat pada penerimaan PPh badan. Hingga akhir Januari 2020, realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 badan tercatat senilai Rp6,92 triliun. Realisasi tersebut turun hingga 29,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"PPh badan mengalami kontraksi cukup dalam karena korporasi melakukan penyesuaian dalam membayar PPh masa. Ini merupakan imbas dari kinerja 2019 yang lebih rendah,” kata Sri Mulyani. (Kontan/Bisnis Indonesia/DDTCNews)

• Defisit Anggaran

Sepanjang Januari terjadi defisit keseimbangan primer tercatat senilai Rp 13,6 triliun atau 113,2% dari target APBN 2020 yang hanya Rp 12 triliun. Sementara, defisit anggaran pada bulan lalu mencapai Rp 36,1 triliun atau 0,21% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit ini lebih rendah dibandingkan Januari 2019 yang capai 0,29% terhadap PDB.

“Kita tetap gunakan posisi bahwa APBN tujuannya untuk mendukung perekonomian Indonesia. Oleh karena itu kita amati perkembangan tiap bulan supaya bisa respons tepat waktu dan tepat kualitas,” kata Sri Mulyani. (Bisnis Indonesia/CNBCIndonesia/DDTCNews)

• Cukai Plastik

Komisi XI DPR RI akhirnya menyetujui rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menambahkan produk plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru. Namun, persetujuan itu masih harus ditindaklanjuti dengan merinci jenis plastik yang bakal dikenai cukai beserta tarif dan waktu pelaksanaannya. Pemerintah hanya mengusulkan pengenaan cukai pada plastik jenis kantong kresek.

"Sekarang kita ketok dulu. Komisi XI DPR RI menyetujui rencana pemerintah melakukan penambahan jenis barang kena cukai berupa produk plastik," ujar Komisi XI Dito Ganinduto. Ekstensifikasi objek cukai untuk Indonesia, termasuk plastik, pernah dikaji oleh DDTC dalam Working Paper DDTC No. 1919. (Kontan/DDTCNews)

• Cukai Botol Plastik

Anggota Komisi XI DPR Dolfie OFP mengatakan jenis plastik lain yang juga bisa dikenai cukai adalah botol plastik. Alasannya, waktu urai botol plastik mencapai 20 tahun, lebih lama ketimbang kantong plastik yang membutuhkan 10 tahun.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pemerintah sempat membuat kajian tentang pengenaan cukai pada beberapa produk plastik, termasuk botol plastik. Meski bahayanya tak kalah dibanding tas kresek, saat ini sudah semakin banyak jenis botol plastik yang mudah untuk didaur ulang.

"Pemerintah juga sedang meningkatkan optimisme karena tekanan ekonomi sedang tinggi. Kita tidak ingin menambah shock karena concern pada lingkungan juga meningkat. Kita ingin mencari titik tengah," katanya. (DDTCNews)

• Insentif Kegiatan Vokasi

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan hingga awal Februari 2020, sudah ada 6 wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas super tax deduction kegiatan vokasi. Mereka telah melakukan 39 perjanjian kerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan.

“Wajib pajak yang sudah menyampaikan pemberitahuan kepada DJP dengan 39 perjanjian kerja sama yang melibatkan 6 wajib pajak," katanya. (DDTCNews)

• Tax Holiday

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan DJP saat ini sudah menerbitkan 70 surat keputusan untuk pemberian fasilitas tax holiday bagi wajib pajak badan. Komitmen investasi tercatat senilai Rp76,3 triliun

"Jadi sudah ada 70 SK yang diberikan kepada 68 wajib pajak sampai dengan saat ini," ujar Hestu. (DDTCNews) (kaw)