EKONOMI KREATIF

Wapres: Ekonomi Kreatif Masih Menjanjikan di Tengah Ancaman Krisis

Redaksi DDTCNews | Jumat, 28 Oktober 2022 | 14:15 WIB
Wapres: Ekonomi Kreatif Masih Menjanjikan di Tengah Ancaman Krisis

Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Peringatan Hari Santri Nasional 2022 "Santri Digital untuk Indonesia Bangkit" yang diselenggarakan oleh Kementerian Parekraf di Ponpes An-Nawawi Tanara, Kabupaten Serang, Banten. (tangkapan layar)

SERANG, DDTCNews - Sektor ekonomi kreatif (ekraf) diyakini masih mampu tumbuh kencang kendati ada ancaman pelemahan ekonomi global pada 2023 mendatang. Kemampuan industri ekraf untuk bisa berkembang juga didukung pesatnya digitalisasi yang memungkinkan produk kreatif terdistribusi melalui berbagai saluran elektronik.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan industri ekonomi kreatif sudah terbukti tangguh melampaui krisis pandemi Covid-19 dalam 2 tahun terakhir. Di kala industri lain terpukul akibat terhantamnya daya beli, permintaan terhadap produk ekraf masih tetap tinggi.

"Laporan PBB menyebutkan industri ekraf masih sangat mungkin dikembangkan di setiap negara tetapi belum optimal di negara berkembang. Industri ini menjadi sektor yang menjanjikan di tengah muramnya perekonomian akibat krisis geopolitik hingga ancaman inflasi," kata Ma'ruf saat membuka Peringatan Hari Santri Nasional 2022, Jumat (28/10/2022).

Baca Juga:
RI Surplus Neraca Dagang 5 Tahun, BKF: Cerminkan Ketahanan Ekonomi

Selain itu, keberlanjutan industri ekraf juga disebabkan sulitnya teknologi buatan manusia bisa menggantikan proses pembuatan produk-produk kreatif. Misalnya, Ma'ruf menyampaikan, berbagai karya film hingga musik yang sampai kapanpun tetap perlu campur tangan manusia dengan kreativitasnya.

Kondisi di atas, imbuh Ma'ruf, membuat sektor ini dipastikan punya pangsa pekerjanya tersendiri tanpa bisa tergantikan oleh mesin. Hanya saja, pekerjaan rumah selanjutnya adalah proses pemasaran dari produk ekraf. Menurut Ma'ruf, pada tahap inilah kemajuan teknologi dan digitalisasi dibutuhkan.

"Teknologi digital membawa perubahan dalam proses bisnis industri ekonomi kreatif. Barang dan jasa yang bergerak dalam lingkup ekraf disebarkan dengan cara-cara baru yang terdigitalisasi," kata Ma'ruf.

Baca Juga:
Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

Musik dan film misalnya, produk-produk kreatif tersebut didistribusikan dengan beragam platform digital yang kini kian marak. Artinya, ujar Ma'ruf, digitalisasi bukannya membunuh sektor ekraf tetapi justru menguatkan. Kemajuan teknologi justru membantu pekerja ekraf untuk bisa meraup pangsa pasar lebih luas.

"Kini rasa-rasanya hampir tidak mungkin berbicara tentang industri ekraf tanpa inovasi melalui sarana digital, konten konten kreatif diproduksi dikonsumsi melalui berbagai platform digital," kata wapres.

Pemerintah tidak tinggal diam untuk mendukung perkembangan industri ekraf. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) 24/2022, pemerintah memungkinkan penyaluran insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif. Beleid tersebut merupakan aturan pelaksana dari UU 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. Baca "Ada PP Baru, Pemerintah Bisa Beri Insentif Pajak untuk Ekonomi Kreatif".

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Ketentuan mengenai pemberian insentif bagi pelaku ekonomi kreatif tertuang dalam bab 5 PP 24/2022. Dalam hal ini, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku ekonomi kreatif berupa insentif fiskal; dan/atau insentif nonfiskal.

Insentif fiskal bagi pelaku ekonomi kreatif yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat berupa fasilitas perpajakan; fasilitas di bidang kepabeanan; dan/atau fasilitas di bidang cukai. Pemberian fasilitas ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai.

Sementara dari pemerintah daerah, insentif fiskal bagi pelaku ekonomi kreatif dapat berupa insentif perpajakan daerah; dan/atau insentif retribusi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 15:31 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jelang Diumumkan BPS, Ekonomi RI Diperkirakan Tumbuh 5 Persen di 2024

Jumat, 17 Januari 2025 | 08:35 WIB KINERJA PERDAGANGAN

RI Surplus Neraca Dagang 5 Tahun, BKF: Cerminkan Ketahanan Ekonomi

Senin, 30 Desember 2024 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Target Ekonomi 8% Diragukan, Prabowo Beri Instruksi ke Menteri-Pemda

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6

Senin, 27 Januari 2025 | 08:43 WIB LAYANAN PAJAK

Butuh Layanan Pajak? Kantor Pajak Baru Buka Lagi 30 Januari 2025

Senin, 27 Januari 2025 | 08:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pembaruan Objek Penelitian PKP Berisiko Rendah untuk Cairkan Restitusi

Senin, 27 Januari 2025 | 08:00 WIB KOTA PALANGKA RAYA

Bayar Pajak Sudah Serba Online, Kepatuhan WP Ditarget Membaik

Minggu, 26 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Soal DPP Nilai Lain atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Ini Kata DJP

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:30 WIB PERDAGANGAN KARBON

Luncurkan Perdagangan Karbon Internasional di IDXCarbon, Ini Kata BEI

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China