INGGRIS

Utang Melejit, Pemerintah Beri Sinyal Potong Belanja dan Genjot Pajak

Redaksi DDTCNews | Minggu, 27 Desember 2020 | 15:01 WIB
Utang Melejit, Pemerintah Beri Sinyal Potong Belanja dan Genjot Pajak

Istana Buckingham yang juga pusat administrasi Kerajaan Inggris di London, Inggris. Kementerian Keuangan Inggris menyebutkan tingkat utang pemerintah sudah memecahkan rekor tertinggi untuk menangani pandemi Covid-19 pada tahun fiskal 2020. (Foto: Kadri Oliver Alkan/Getty Images/ksro.com)

LONDON, DDTCNews - Kementerian Keuangan Inggris menyebutkan tingkat utang pemerintah sudah memecahkan rekor tertinggi untuk menangani pandemi Covid-19 pada tahun fiskal 2020.

Menkeu Inggris Rishi Sunak mengatakan pemerintah memiliki ruang kebijakan untuk terus meningkatkan utang. Namun, hal tersebut bukan menjadi pilihan yang etis dalam pengelolaan anggaran untuk terus menarik pinjaman untuk penanganan pandemi.

"Menjadi suatu yang salah secara moral, ekonomi dan politik untuk terus mengajukan pinjaman," katanya kepada wartawan di London, seperti dikutip Rabu (23/12/2020).

Baca Juga:
Efek Pajak hingga Utang, Cadangan Devisa Naik Jadi US$155,7 Miliar

Pernyataannya itu membuka sinyal pemerintah akan menempuh cara lain untuk memastikan biaya pandemi tersedia di kas negara. Agenda kenaikan pajak dan pemotongan belanja pemerintah mungkin dilakukan. Pasalnya, instrumen fiskal dan moneter sudah maksimal digelontorkan.

Sejak awal pandemi, Bank of England mencetak uang baru £450 miliar untuk membeli surat utang pemerintah. Langkah ini membantu pemerintah menyediakan ruang pembiayaan dengan suku bunga rendah.

Her Majesty's Revenue and Customs merilis data permohonan pengembalian pajak atau restitusi 15 November 2020-13 Desember 2020 sebesar £3,4 miliar atau setara Rp64,8 triliun. Statistik itu membuat restitusi wajib pajak Inggris tembus £46,4 miliar pada tahun fiskal 2019-2020.

Baca Juga:
Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru soal Penagihan Utang Bea dan Cukai

Sementara itu, pemerintah mencatat rekor menarik pinjaman sebesar £31,6 miliar pada November 2020. Dana tersebut akan digunakan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dan pelaku usaha karena kebijakan karantina wilayah atau lockdown jilid II.

Seperti dilansir independent.co.uk, selama 8 bulan pelaksanaan anggaran 2020 pemerintah sudah menarik pinjaman sebesar £240,9 miliar. Hal tersebut membuat total utang melonjak menjadi £2,1 triliun atau 99,5% dari produk domestik bruto (PDB) Inggris. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 09 Januari 2025 | 15:00 WIB KINERJA MONETER

Efek Pajak hingga Utang, Cadangan Devisa Naik Jadi US$155,7 Miliar

Selasa, 07 Januari 2025 | 13:00 WIB PMK 115/2024

Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru soal Penagihan Utang Bea dan Cukai

Senin, 06 Januari 2025 | 09:45 WIB PROVINSI LAMPUNG

Pemprov Catat 13.705 Kendaraan Dinas Menunggak Pajak

Rabu, 01 Januari 2025 | 15:00 WIB PMK 81/2024

Kriteria Wanprestasi Pembayaran Angsuran/Penundaan Utang Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 09 Januari 2025 | 19:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Ada Opsen, Pemprov Jawa Barat Beri Keringanan Pajak Kendaraan

Kamis, 09 Januari 2025 | 19:05 WIB PMK 124/2024

PMK Baru, Susunan Organisasi Ditjen Pajak (DJP) Berubah Jadi Begini

Kamis, 09 Januari 2025 | 19:00 WIB CORETAX SYSTEM

PIC Coretax Tak Bisa Impersonate ke Akun WP Badan? Coba Langkah Ini

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:45 WIB LAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Ungkap 3 Cara Agar Terhindar dari Penipuan Berkedok Petugas

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:30 WIB LAPORAN WORLD BANK

World Bank Kritik Pajak RI, Luhut: Kita Disamakan dengan Nigeria

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:15 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Kode Otorisasi DJP Via Coretax

Kamis, 09 Januari 2025 | 18:00 WIB BEA CUKAI TELUK BAYUR

Sisir Pasar-Pasar, Bea Cukai Sita 35.000 Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Kamis, 09 Januari 2025 | 17:04 WIB PMK 124/2024

Peraturan Baru, Competent Authority di Bidang Perpajakan Berubah

Kamis, 09 Januari 2025 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Upaya Perluasan Basis Pajak Terhambat oleh Keterbatasan Data