Sri Mulyani Terbitkan Aturan Baru soal Penagihan Utang Bea dan Cukai

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan peraturan baru mengenai penagihan utang kepabeanan dan cukai. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 115/2024.

Beleid tersebut diundangkan pada 31 Desember 2024 dan berlaku 30 hari setelahnya. Artinya, PMK 115/2024 berlaku efektif mulai 30 Januari 2025. Berlakunya PMK 115/2024 mencabut ketentuan terdahulu, yaitu PMK 111/2013 s.t.d.d PMK 169/2017 dan Pasal 21 huruf b PMK 106/2022.

“Pada saat peraturan menteri ini berlaku: a. PMK 111/2013 s.t.d.d PMK 169/2017...; dan b. Ketentuan Pasal 21 huruf b PMK 106/2022..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi Pasal 87 PMK 115/2024, dikutip pada Selasa (7/1/2025).

Revisi peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan meningkatkan kemanfaatan terhadap pelaksanaan tindakan penagihan utang kepabeanan dan cukai. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian proses bisnis pada setiap tahapan penagihan.

Apabila dibandingkan dengan beleid terdahulu, PMK 115/2024 turut mengatur penagihan utang bea keluar. Hal ini di antaranya terlihat dari perubahan terminologi utang bea masuk dan/atau cukai menjadi utang kepabeanan dan cukai.

Utang kepabeanan dan cukai adalah pajak berupa bea masuk, bea keluar, dan/atau tagihan cukai yang masih harus dibayar termasuk bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, sanksi administrasi berupa denda, biaya pengganti penyediaan pita cukai, dan/atau bunga yang berasal dari dokumen dasar penagihan.

PMK 111/2013 s.t.d.d PMK 169/2017 tidak mengatur penagihan atas utang bea keluar. Sementara itu, Pasal 21 huruf b PMK 106/2022 hanya mengatur penagihan utang bea keluar jika terdapat kekurangan pembayaran bea keluar akibat putusan keberatan, banding, atau peninjauan kembali.

Terminologi penanggung bea masuk dan/atau cukai juga diubah menjadi penanggung utang. Selain itu, PMK 115/2024 juga tidak lagi menyebut istilah Surat Teguran Di Bidang Cukai (STCK-2). Adapun istilah yang digunakan hanya surat teguran.

Perubahan mencolok lainnya adalah perihal pejabat yang ditunjuk oleh menteri keuangan untuk melaksanakan penagihan kepabeanan dan cukai. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PMK 115/2024, pejabat tersebut meliputi Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), dan Kepala Kanwil.

Pada aturan sebelumnya, yaitu Pasal 2 PMK 111/2013, pejabat yang ditunjuk menteri keuangan untuk melaksanakan penagihan utang bea masuk dan/atau cukai hanyalah kepala kantor pelayanan. Kepala kantor yang dimaksud ialah dari KPU bea cukai, KPPBC madya, dan KPPBC pratama.

Dengan demikian, PMK 115/2024 menambahkan kepala kanwil sebagai pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penagihan. Namun, PMK 115/2024 membedakan wewenang yang dimiliki oleh kepala KPU, kepala KPPBC, dan kepala Kanwil, dalam pelaksanaan penagihan.

Kepala KPU dan kepala KPPBC berwenang untuk: mengangkat dan memberhentikan jurusita; serta menerbitkan surat teguran, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan; surat permintaan pemblokiran, dan surat permintaan pencabutan pemblokiran.

Selain itu, kepala KPU dan kepala KPPBC juga berwenang untuk menerbitkan: surat pencabutan sita; surat penentuan harga limit; pengumuman lelang; pembatalan lelang; surat perintah Penyanderaan; dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan

Sementara itu, kepala kanwil memiliki 2 wewenang dalam pelaksanaan penagihan, yaitu: (i) surat lain yang diperlukan untuk penagihan; dan (ii) melakukan pendampingan, asistensi, monitoring, dan evaluasi.

PMK 115/2024 juga memperjelas ketentuan mengenai penanggung utang serta dokumen yang menjadi dasar penagihan. Adapun penanggung utang serta dokumen yang menjadi dasar penagihan sangat diperinci dan diatur dalam bab tersendiri. (rig)