Usaha Tambang Tak Patuh Pajak, Pemprov Ancam Lakukan Langkah Ekstrem

TERNATE, DDTCNews—Sejumlah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Provinsi Maluku Utara ditemukan tidak mematuhi kewajiban pajak di antaranya tidak melaporkan data kendaraan bermotor dan alat berat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Maluku Utara Bambang Hermawan mengaku geram atas ketidakpatuhan tersebut. Menurutnya, perusahaan bersangkutan harus keluar dari Maluku Utara.

"Kalau seperti itu [tidak taat] ya kita usir saja," tegas Bambang, (31/8).

Pemprov, lanjutnya, akan bersikap tegas terhadap perusahaan yang mengambil sumber daya alam Maluku Utara, tetapi mengabaikan kewajiban pajak. Ini juga berlaku untuk perusahaan yang menggunakan izin penanaman modal asing (PMA).

Dia menambahkan Pemprov Maluku Utara berhak menghentikan kegiatan perusahaan yang tidak membayar pajak. Hal ini lantaran wewenang mengatur dan memungut pajak daerah melekat pada otonomi daerah.

Saat ini, tim gabungan untuk menangani ketidakpatuhan perusahaan tambang sudah dibentuk. Tim gabungan tersebut terdiri atas BPKPAD, pihak dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan DPRD Provinsi Maluku Utara.

"Jadi kalau tidak membayar, kami berhak menghentikan kegiatannya. Mau dia PMA atau apalah, ini adalah tanah kita. Apa saja kami bisa tindak, itu hak kami. Kami sudah bentuk tim gabungan," jelas Bambang.

Tim gabungan nantinya akan menelusuri data kendaraan, pemakaian bahan bakar minyak (BBM), dan penggunaan air permukaan. Tim gabungan juga telah melakukan pengawasan pada sejumlah perusahaan yang tersebar di Maluku Utara.

Apabila kepatuhan perusahaan baik, Bambang menyebutkan potensi pendapatan asli daerah yang dihimpun dari penggunaan kendaraan bermotor, alat berat, BBM, dan air permukaan bisa mencapai Rp1 triliun.

"Sekarang baru Rp300 miliar. Kalau mereka patuh, kita bisa capai angka Rp1 triliun. Kalau demikian, kita tidak lagi bergantung pada APBN," ujarnya seperti dilansir malutpost.id.

Saat ini, lanjut Bambang, tim gabungan belum bisa turun ke lapangan akibat Covid-19. Meski begitu, dalam waktu dekat, pemprov akan memanggil perusahaan tambang mengenai temuan yang ada di lapangan. (rig)