Ada Insentif, DJP Sebut Gaji Pegawai Bisa Utuh Tanpa Dipotong Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait dengan kriteria pegawai di sektor industri tertentu yang dapat diberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) pada tahun ini.

DJP menjelaskan insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Dengan insentif tersebut, pegawai tersebut akan menerima gaji secara utuh, tanpa dipotong pajak.

"#KawanPajak, gaji utuh tanpa potongan pajak!" tulis DJP di media sosial, dikutip pada Kamis (13/2/2025).

DJP menjelaskan PMK 10/2025 mengatur insentif PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai tertentu, yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu. Pada pegawai tetap tertentu, PPh Pasal 21 DTP akan diberikan sepanjang memenuhi beberapa kriteria.

Pertama, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diadministrasikan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi DJP.

Kedua, menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur tidak lebih dari Rp10 juta pada masa pajak Januari 2025, untuk pegawai tertentu yang mulai bekerja sebelum Januari 2025. Untuk pegawai tertentu yang baru bekerja pada 2025, insentif diberikan mulai masa pajak bulan pertama bekerja.

Ketiga, tidak sedang menerima insentif PPh Pasal 21 DTP berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang diterima pegawai berupa gaji dan tunjangan yang sifatnya tetap dan teratur setiap bulan; dan/atau imbalan sejenis yang bersifat tetap dan teratur, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kontrak kerja.

Penghasilan tersebut dapat diberikan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Sementara itu, pegawai tidak tetap tertentu akan diberikan insentif PPh Pasal 21 DTP sepanjang memenuhi beberapa kriteria. Pertama, memiliki NPWP dan/atau NIK yang diadministrasikan oleh Ditjen Dukcapil serta telah terintegrasi dengan sistem administrasi DJP.

Kedua, menerima upah dengan jumlah rata-rata 1 hari tidak lebih dari Rp500.000 dalam hal upah diterima atau diperoleh secara harian, mingguan, satuan, atau borongan; atau tidak lebih dari Rp10 juta dalam hal upah diterima atau diperoleh secara bulanan.

Ketiga, tidak sedang menerima insentif PPh Pasal 21 DTP lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

PMK 10/2025 juga memuat kriteria bagi pemberi kerja agar pegawainya diberikan PPh Pasal 21 DTP, yaitu melakukan kegiatan usaha pada bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit.

Pemberi kerja tersebut juga harus memiliki kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang tercantum dalam PMK 10/2025. Jangka waktu pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP ini ialah untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember 2025. (rig)