BELGIA

Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?

Redaksi DDTCNews | Sabtu, 16 Oktober 2021 | 07:30 WIB
Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?

Ilustrasi. Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Perdana Menteri Kroasia Andrej Plenkovic, Perdana Menteri Slovenia Janez Jansa, Perdana Menteri Slovakia Eduard Heger dan Presiden Lithuania Gitanas Nauseda terlihat di layar saat video pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa Charles Michel di gedung Dewan Eropa di Brussels, Belgia, Rabu (29/9/2021). ANTARA FOTO/Stephanie Lecocq/POOL via REUTERS/aww/cfo

BRUSSELS, DDTCNews - Uni Eropa bisa bubar jika tidak mampu menghadapi tantangan perpajakan. Alasannya, setiap negara anggota Uni Eropa punya kepentingannya masing-masing terkait pemungutan pajak.

Pernyataan soal risiko bubarnya Uni Eropa akibat kebijakan perpajakan disampaikan oleh Presiden konfederasi serikat buruh Eropa Laurent Berger. Menurutnya, para pemimpin blok euro perlu menjalin kerja sama yang lebih kuat di bidang perpajakan.

"Mengenai masalah optimalisasi penerimaan pajak, saya pikir Uni Eropa harus melangkah lebih jauh," katanya dikutip pada Selasa (12/10/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Berger menjelaskan dalam urusan perpajakan setiap negara anggota memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu lebih banyak integrasi dalam bidang perpajakan untuk seluruh negara anggota Uni Eropa.

Dia memandang tidak banyak integrasi bidang perpajakan yang dicapai Uni Eropa pada beberapa tahun terakhir. Padahal integrasi kebijakan perpajakan punya penting agar negara anggota tidak hanya fokus pada kepentingan nasional bidang ekonomi dan sosial.

"Jika kita tidak menciptakan lebih banyak integrasi maka kita akan menghadapi disintegrasi Eropa, karena semua orang hanya fokus pada masalah mereka sendiri," ujarnya.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Selain masalah di bidang perpajakan, Uni Eropa juga menghadapi tantangan untuk menyamakan kepentingan dalam upaya transformasi ekonomi rendah karbon. Penggunaan sumber energi nuklir dan gas alam masih menjadi bahan kontroversi apakah masuk skema investasi hijau atau tidak.

"Untuk memenangkan pertempuran iklim, kita membutuhkan tenaga nuklir," imbuhnya seperti dilansir express.co.uk. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar