UNI EROPA

Uni Eropa Optimistis Konsensus Global Pajak Digital Bisa Tercapai

Redaksi DDTCNews | Rabu, 07 April 2021 | 14:27 WIB
Uni Eropa Optimistis Konsensus Global Pajak Digital Bisa Tercapai

Ilustrasi. 

BRUSSELS, DDTCNews – Uni Eropa optimistis akan tercapainya konsensus global pemajakan ekonomi digital pada Juli 2021 karena adanya komitmen dari Amerika Serikat (AS).

Jubir Komisi Eropa Dan Ferrie mengatakan konsensus dapat dicapai pada tahun ini karena menguatnya dukungan AS pada solusi multilateral. Komitmen tersebut sudah diutarakan Menkeu AS Janet Yellen yang mendukung penerapan pajak minimum global untuk korporasi.

“Kami tetap berkomitmen memastikan bahwa semua bisnis, termasuk bisnis digital, membayar pajak dengan adil di tempat yang seharusnya," katanya, dikutip pada Rabu (7/4/2021).

Baca Juga:
Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Menurutnya dukungan AS terhadap penerapan pajak minimum global sejalan dengan yang dikoordinasikan OECD dalam beberapa tahun terakhir.

Dia menjelaskan dua pilar dalam reformasi perpajakan internasional didesain sebagai alat untuk memastikan perusahaan digital, seperti Google, Amazon, Facebook, dan Apple, membayar pajak di negara tempat layanan dinikmati meskipun perusahaan tidak memiliki kehadiran secara fisik.

Adapun pilar kedua dari proposal OECD adalah penerapan tarif pajak minimum global yang berlaku untuk perusahaan yang beroperasi lintas yurisdiksi. Hal ini berlaku untuk perusahaan konvensional dan perusahaan digital sebagai instrumen mencegah perang tarif antarnegara untuk tujuan investasi.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

“Kami menyambut baik dukungan kuat dari semua menkeu negara G20 untuk mencapai kesepakatan pada dua pilar OECD. Pengumuman Menkeu Yellen akan memacu momentum baru menuju kesepakatan global berbasis konsensus pada musim panas ini," ujarnya.

Ferrie belum memberikan banyak komentar mengenai tarif pajak minimum global usulan AS sebesar 21%. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan konsensus global dapat disepakati. Menurutnya, pengusulan tarif akan menjadi pembahasan tersendiri setelah kerangka kerja disepakati.

Dia menjelaskan urusan penentuan tarif pajak minimum global perusahaan masih prematur untuk dibicarakan. Pasalnya, negara anggota Uni Eropa saja memiliki berbagai pandangan terkait dengan besaran beban tarif pajak yang dapat diberlakukan.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Jika AS mengusulkan tarif pajak 21%, beberapa negara anggota Uni Eropa memiliki banyak variasi. Irlandia misalnya, mengusulkan tarif pajak minimum sebesar 12,5%. Kemudian Prancis mengusulkan tarif 32%. Portugal mengusulkan tarif sebesar 31,5%.

"Saya menolak mengomentari angka apapun, kami sedang mengupayakan solusi dalam kerangka OECD," imbuhnya seperti dilansir money.usnews.com. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 18 Oktober 2024 | 15:30 WIB SERBA-SERBI PAJAK

Langganan Platform Streaming Musik, Kena PPN atau Pajak Hiburan?

Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:20 WIB BUKU PAJAK

Meninjau Aspek Keadilan dari Konsensus Pajak Minimum Global

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN