Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
Para petugas memasang stiker di Hotel yang belum bayar pajak. (Foto: Gosumbar)
PADANG – Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang memasang stiker pada hotel yang diketahui menunggak dalam membayar pajak selama beberapa bulan. Langkah itu menjadi upaya pembinaan demi memaksimalkan perolehan pajak daerah pada 2016.
Kepala Dipenda Kota Padang Adib Alfikri menjelaskan pemasangan stiker tersebut sudah sesuai aturan yang berlaku berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
“Semua proses telah dilakukan, mulai dari teguran, peringatan hingga panggilan namun juga tidak diindahkan. Terpaksa hari ini hotel tersebut kita pasangi stiker dengan bertuliskan hotel ini belum melunasi pembayaran pajak hotel," ujarnya, Rabu (28/9).
Adib mengatakan, dengan pemasangan stiker tersebut diyakini mampu memberikan efek kejut sekaligus menjadi perhatian bagi manajemen hotel agar mau melunasi semua tagihan pajaknya sejumlah Rp281 juta, belum termasuk denda.
"Pemasangan stiker ini masih dalam konteks pembinaan, belum memasuki tindakan tegas. Sebagaimana setiap hotel yang menunggak dalam membayar pajak hotel wajib diproses sesuai tahapan tanpa terkecuali," tukasnya.
Adapun dalam membina wajib pajak hotel maupun restoran Dispenda selalu berkoordinasi dengan melibatkan pihak terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku yang langsung membina hotel dan restoran. Selanjutnya juga kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPT-SP) terkait perizinan dan Satpol PP selaku penegak Perda.
“Kita berharap, semoga saja pihak manajemen hotel mau melunasi semua tagihan pajak hotelnya dalam waktu dekat. Karena setelah semuanya dilunasi, baru stiker tersebut bisa kita buka,” ujarnya. (Amu)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.