KOTA BANDUNG

Tertibkan Lalu Lintas, Pajak Parkir Dioptmalkan

Redaksi DDTCNews | Selasa, 09 April 2019 | 16:32 WIB
Tertibkan Lalu Lintas, Pajak Parkir Dioptmalkan

BANDUNG,DDTCNews – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung akan mengoptimalkan pajak parkir guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

Hal itu disampaikan oleh Ketua BPPD Kota Bandung Arif Prasetya. Namun, menurutnya, optimalisasi pajak parkir itu tidak diambil dari lahan parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung.

Arif menambahkan optimalisasi pendapatan dari pajak parkir yang dimaksud adalah fasilitas parkir di gedung-gedung. BPPD akan bekerja sama dengan Dishub untuk mengatasi kemacetan, salah satunya dengan menambah fasilitas parkir di gedung-gedung.

Baca Juga:
Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

"Kalau dari sisi pajak, semakin banyak yang menggunakan fasilitas gedung parkir berarti pemasukan ke pajak lebih banyak. Ini akan menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus meningkatkan PAD,” ujarnya dilansir dari prfmnews.com, Selasa (9/4/2019).

BPPD saat ini, lanjut Arif, sedang melakukan survei ke berbagai daerah di Kota Bandung. Survei itu dilakukan untuk mencari tempat strategis yang berpotensi untuk dijadikan sebagai gedung parkir.

“Upaya ini diharapkan bisa menjadi sebuah solusi dalam mengatasi kemacetan. Seperti yang diketahui bersama Kota Bandung termasuk salah satu kota yang terpadat di Indonesia,” imbuhnya.

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Arif mengatakan sedang mempelajari bagaimana potensi-potensi itu bisa dimanfaatkan menjadi pundi-pundi pengisi PAD sekaligus mengurangi kemacetan lalu lintas.

“Misalnya saya mau ke Braga, tapi saya bisa parkir di sekitar Braga. Jadi saya cukup berjalan kaki menuju Braga. Nah potensi itulah yang kita kejar nantinya,” pungkasnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?