Terbitkan PMK 94/2021, Kemenkeu Harapkan Ini dari Pemerintah Daerah

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan PMK 94/2021 sebagai upaya percepatan realisasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 di daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan penerbitan PMK 94/2021 untuk mengoptimalkan dukungan pendanaan melalui belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam penanganan pandemi. Misalnya, mengenai program perlindungan sosial (perlinsos) kepada masyarakat miskin dan rentan agar segera tersalur.

"Ini bertujuan untuk optimalisasi dukungan pendanaan melalui belanja TKDD, optimalisasi penggunaan dan penyaluran DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus), dana keistimewaan DIY, dan dana desa," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (28/7/2021).

Prima mengatakan ada 3 poin yang diatur dalam PMK 94/2021. Pertama, pemerintah memberikan relaksasi terhadap penyaluran dana desa, terutama yang berbentuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, sehingga dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat.

Dia menyebut capaian serapan BLT dana desa pada saat ini masih rendah, yakni baru Rp6,1 triliun atau 21,1% dari target Rp28,8 triliun. Padahal, menurutnya, perlinsos seperti BLT dana desa akan menjadi bantalan bagi masyarakat yang terdampak pandemi.

Di sisi lain, Prima menekankan pentingnya konsistensi realisasi jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) BLT dana desa setiap bulannya. Dia menilai ada tren penurunan jumlah penerima dalam beberapa bulan terakhir.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan relaksasi persyaratan yang tadinya dianggap menghambat seperti skema rapel dan penggunaan sistem tagging.

Kedua, dukungan APBD untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19. Menurut Prima, peran pemda sangat penting untuk meningkatkan vaksinasi harian, termasuk melalui dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU dan DBH untuk pelaksanaan vaksinasi.

"Kami akan melakukan intercept. Jadi, anggarannya kami ambil yang dari sebagian DAU kemudian kami bayarkan kepada TNI-Polri. Kemudian, nanti akan kami perhitungkan," tambah Prima.

Ketiga, pemantauan refocusing anggaran daerah. Dalam hal ini, Prima berharap pemda bisa menyampaikan laporan mengenai refocusing anggaran untuk penanganan pandemi secara rutin. Pemerintah akan membuka suatu sistem monitoring untuk pelaporan refocusing anggaran, selain laporan reguler yang disampaikan setiap bulan.

Pemerintah juga berencana menugaskan setiap daerah memiliki account representative yang akan memastikan semua belanja sesuai dengan kebutuhan penanganan Covid-19, mulai dari belanja kesehatan, perlinsos, hingga pemulihan ekonomi terutama untuk UMKM. (kaw)