Dapatkan Aplikasi DDTC News di App Store
Dapatkan Aplikasi DDTC News di Playstore
Seorang istri nelayan mengisi solar subsidi di SPBUN 38.45217 yang dikelola koperasi Wana Pantai Tiris di Desa Limbangan, Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (15/10/2024). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bersama Pertamina Patra Niaga menargetkan pembangunan 250 SPBUN hingga tahun 2025 untuk mempermudah nelayan mengakses solar subsidi melalui program Solar untuk Koperasi Nelayan (Solusi). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan tengah mengevaluasi kebijakan penyaluran subsidi energi dan pupuk agar lebih tepat sasaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan mengkaji kebijakan subsidi secara teliti agar dapat dikelola dengan efektif dan efisien. Selain itu, penyaluran subsidi harus tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
"Yang tak kalah penting juga kesehatan dan keberlanjutan APBN tetap terjaga," katanya melalui Instagram, dikutip pada Selasa (5/11/2024).
Sri Mulyani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi untuk memperbaiki tata kelola subsidi agar tepat sasaran. Beberapa kementerian dan lembaga pun sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampak subsidi antara lain terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, serta tingkat kemiskinan.
Di bidang energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah masih mengevaluasi secara mendalam kebijakan atas penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram, dan listrik untuk memastikannya tepat sasaran. Sebagai Ketua Tim Penggodok Kebijakan Subsidi Energi, dia pun telah mengantongi beberapa kesepakatan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Beberapa di antaranya yakni skema pemberian subsidi LPG 3 kilogram diusulkan untuk tetap dilanjutkan, sedangkan subsidi BBM dan listrik masih membutuhkan kajian lebih mendalam mengenai metode pemberian subsidi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi rekomendasi yang disampaikan kepada Prabowo untuk pengambilan keputusan terkait penyaluran subsidi.
Di sisi lain, pemerintah turut mempertimbangkan perubahan skema penyaluran subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
"Untuk subsidi listrik dan BBM, kami masih melakukan exercise mendalam karena kami harus hati-hati," ujarnya. (sap)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
