UU CIPTA KERJA

Tarik Investasi Asing, Pemerintah Siapkan Aturan Teknis Soal SWF

Dian Kurniati | Rabu, 02 Desember 2020 | 15:47 WIB
Tarik Investasi Asing, Pemerintah Siapkan Aturan Teknis Soal SWF

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam acara Serap Aspirasi UU Cipta Kerja, Rabu (2/12/2020). (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah tengah menyiapkan berbagai aturan teknis untuk menjalankan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia sebagaimana telah tertuang dalam UU Cipta Kerja.

Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan Indonesia akan mengikuti jejak negara yang telah lebih dahulu membentuk SWF dalam menarik investasi asing di antaranya seperti Norwegia, Malaysia, hingga Rusia.

"Kami belajar dari banyak soal SWF. Meski pada akhirnya tidak semuanya applicable di Indonesia, tapi kami juga banyak mengambil yang baik-baik dari sana," katanya dalam acara Serap Aspirasi UU Cipta Kerja, Rabu (2/12/2020).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Isa menyatakan Norwegia saat ini memiliki Norwegian Oil Fund yang menjadi SWF nomor 1 di dunia. Dana kelolaannya mencapai US$1,09 triliun dengan fokus menggarap perusahaan publik berjangka panjang.

Malaysia memiliki Khazanah Nasional yang memiliki dana kelolaan mencapai US$43 miliar atau setara dengan Rp609,3 triliun. SWF Malaysia berfokus mendorong perkembangan sektor-sektor strategis, sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

Rusia memiliki Russian Direct Investment Fund dengan dana kelolaan US$10 miliar atau setara dengan Rp141,7 triliun. Lembaga itu bertugas menggandeng co-investment partners, dan kini tercatat telah menarik investasi asing senilai US$40 miliar.

Baca Juga:
Tahap Pra-Implementasi Aplikasi Coretax, DJP Imbau WP Soal Ini

Isa meyakini Indonesia berpeluang menarik banyak investasi asing melalui SWF. "Untuk itu, kami ingin menciptakan satu SWF, yaitu Lembaga Pengelola Investasi yang berkelas dunia, berstandar internasional," ujarnya.

Pemerintah saat ini tengah merancang tiga aturan turunan berupa peraturan pemerintah (PP) agar LPI dapat segera berjalan. Rancangan PP mengenai modal LPI dan tentang tata kelola LPI telah rampung, dan kini sedang diajukan kepada Presiden Joko Widodo.

Untuk RPP mengenai perlakuan perpajakan LPI, lanjut Isa, masih digodok. Namun, ia memastikan ketentuan perlakuan perpajakan pada LPI akan menguntungkan bagi negara, sekaligus menarik bagi investor asing.

"Ini sedang di-develop, dan tentunya RPP perpajakan ini akan dinamis. Kami akan terus memantau appetite dari investor, kebutuhan dari kita sendiri, dan mencari perlakuan perpajakan yang paling optimal," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?