Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan materi dalam konferensi video, Selasa (1/12/2020).(tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memproyeksi serapan belanja negara hingga akhir 2020 hanya akan mencapai Rp2.639,8 triliun atau 96,4% dari pagu Rp2.739,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan proyeksi tersebut mempertimbangkan realisasi belanja negara hingga Oktober 2020. Menurutnya, pemerintah akan memaksimalkan belanja pada sebulan terakhir yang tersisa pada 2020 ini.
"Asumsi total belanja Rp2.639,8 akan tereksekusi dengan serapan asumsi belanja negara mencapai 96,4%," katanya melalui konferensi video, Selasa (1/12/2020).
Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja negara secara kuartalan pada kuartal I/2020 hanya Rp452,4 triliun, sedangkan pada kuartal II/2020 senilai Rp616,6 triliun. Pada kuartal III/2020, belanja negara tercatat Rp772,2 triliun.
Pada kuartal IV/2020, Sri Mulyani menargetkan belanja negara kembali naik menjadi Rp798,7 triliun. Belanja itu terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp421,2 triliun, belanja non-K/L Rp243,7 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp133,8 triliun.
Sri Mulyani menyebut realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2020 tercatat senilai Rp2.041,8 triliun atau 74,5% dari pagu Rp2.739,2 triliun. Oleh karena itu, akan ada belanja sekitar Rp596 triliun sepanjang November dan Desember 2020.
"Masih ada Rp798,7 triliun anggaran pemerintah pusat pada APBN yang akan dieksekusi [pada kuartal IV/2020)," ujarnya.
Sri Mulyani meyakini belanja negara akan terus meningkat seiring dengan berlanjutnya penyerapan anggaran untuk penanganan kesehatan maupun penyaluran berbagai stimulus kepada masyarakat. Dia berharap realisasi belanja negara tersebut segera memberikan dampak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.