SWISS

Seruan Reformasi Pajak untuk Perusahaan Multinasional

Redaksi DDTCNews | Rabu, 31 Januari 2018 | 14:50 WIB
Seruan Reformasi Pajak untuk Perusahaan Multinasional

DAVOS, DDTCNews – Dokumen Paradise Papers yang berisi data keuangan rahasia telah membuka mata dunia bagaimana penghindaran pajak dilakukan dalam skala besar baik oleh individu maupun perusahaan. Direktur Eksekutif Oxfam Internasional Winnie Byanyima menyatakan praktik tersebut membuat dampak buruk bagi dunia.

Praktik penghindaran pajak, menurutnya, tidak lain adalah bentuk penghinaan kepada hak asasi manusia. Praktik ini membuat penduduk miskin di seluruh dunia tidak punya akses untuk keluar dari lubang kemiskinan.

“Kerja sama global diperlukan untuk mereformasi sistem pajak perusahaan internasional. Ini tentang kepentingan orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap layanan yang mereka butuhkan dan keluar dari kemiskinan karena penghindaran pajak,” katanya saat menghadiri World Economic Forum, Kamis (25/1).

Baca Juga:
Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Selain itu, diperlukan perubahan cara pandang terkait pajak perusahaan, transparansi kepada publik dalam urusan pajak kini menjadi bagian dari solusi terkait penghindaran pajak. Menurutnya, kini tidak relevan bila urusan pajak korporasi dianggap sebagai ranah privat. Publik berhak tahu karena uang yang mereka bayarkan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Kita berada dalam sistem di mana keserakahan itu baik. Perusahaan didorong untuk memaksimalkan keuntungan untuk pemegang saham mereka, karena itulah mengapa mereka menghindari pajak dan memotong upah pekerja,” terang Byanyima dilansir The Guardian.

Dalam acara tersebut, tidak lupa ia mengungkapkan kritik yang dialamatkan kepada Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Pasalnya kebijakan yang dihasilkan hanya mengakomodasi kepentingan negara-negara kaya. Sementara itu, dalam perumusan kebijakan tidak sepenuhnya mengakomodir kepentingan dan kebutuhan negara-negara berkembang.

Baca Juga:
Menkeu Thailand Usulkan Tarif PPN Dinaikkan dan PPh Dipangkas

Hal senada dikemukan oleh ekonom yang juga peraih Nobel, Joseph Stiglitz, bahwasanya OECD tidak mewakili kepentingan negara-negara berkembang dalam perumusan kebijakan pajak internasional. Terungkapnya Panama Papers dan Paradise Papers mengindikasikan adanya masalah dalam sistem pajak global.

“Ada masalah dalam sistem pajak global yang memungkinkan orang secara legal untuk menghindari pembayaran pajak. Namun, orang-orang yang hendak memperbaiki sistem yang rusak ini adalah orang yang sama yang menghasilkan keuntungan dari sistem pajak saat ini,” tutupnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 08 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bertemu Menkeu Arab Saudi, Sri Mulyani Bahas Reformasi Perpajakan

Minggu, 08 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Menkeu Thailand Usulkan Tarif PPN Dinaikkan dan PPh Dipangkas

Jumat, 06 Desember 2024 | 14:21 WIB UNIVERSITAS BUNDA MULIA

Mahasiswa Jangan Ketinggalan Update Soal Reformasi Pajak Internasional

Kamis, 28 November 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tingkatkan Tax Ratio, Ini Deretan Rekomendasi OECD untuk Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?