SWISS

Seruan Reformasi Pajak untuk Perusahaan Multinasional

Redaksi DDTCNews | Rabu, 31 Januari 2018 | 14:50 WIB
Seruan Reformasi Pajak untuk Perusahaan Multinasional

DAVOS, DDTCNews – Dokumen Paradise Papers yang berisi data keuangan rahasia telah membuka mata dunia bagaimana penghindaran pajak dilakukan dalam skala besar baik oleh individu maupun perusahaan. Direktur Eksekutif Oxfam Internasional Winnie Byanyima menyatakan praktik tersebut membuat dampak buruk bagi dunia.

Praktik penghindaran pajak, menurutnya, tidak lain adalah bentuk penghinaan kepada hak asasi manusia. Praktik ini membuat penduduk miskin di seluruh dunia tidak punya akses untuk keluar dari lubang kemiskinan.

“Kerja sama global diperlukan untuk mereformasi sistem pajak perusahaan internasional. Ini tentang kepentingan orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap layanan yang mereka butuhkan dan keluar dari kemiskinan karena penghindaran pajak,” katanya saat menghadiri World Economic Forum, Kamis (25/1).

Baca Juga:
Penduduk Mulai Menua, Thailand Kembali Dorong Reformasi Sistem Pajak

Selain itu, diperlukan perubahan cara pandang terkait pajak perusahaan, transparansi kepada publik dalam urusan pajak kini menjadi bagian dari solusi terkait penghindaran pajak. Menurutnya, kini tidak relevan bila urusan pajak korporasi dianggap sebagai ranah privat. Publik berhak tahu karena uang yang mereka bayarkan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Kita berada dalam sistem di mana keserakahan itu baik. Perusahaan didorong untuk memaksimalkan keuntungan untuk pemegang saham mereka, karena itulah mengapa mereka menghindari pajak dan memotong upah pekerja,” terang Byanyima dilansir The Guardian.

Dalam acara tersebut, tidak lupa ia mengungkapkan kritik yang dialamatkan kepada Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Pasalnya kebijakan yang dihasilkan hanya mengakomodasi kepentingan negara-negara kaya. Sementara itu, dalam perumusan kebijakan tidak sepenuhnya mengakomodir kepentingan dan kebutuhan negara-negara berkembang.

Baca Juga:
Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

Hal senada dikemukan oleh ekonom yang juga peraih Nobel, Joseph Stiglitz, bahwasanya OECD tidak mewakili kepentingan negara-negara berkembang dalam perumusan kebijakan pajak internasional. Terungkapnya Panama Papers dan Paradise Papers mengindikasikan adanya masalah dalam sistem pajak global.

“Ada masalah dalam sistem pajak global yang memungkinkan orang secara legal untuk menghindari pembayaran pajak. Namun, orang-orang yang hendak memperbaiki sistem yang rusak ini adalah orang yang sama yang menghasilkan keuntungan dari sistem pajak saat ini,” tutupnya. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak

Sabtu, 12 Oktober 2024 | 16:45 WIB CORETAX SYSTEM

Ada Coretax Nanti, WP Tak Perlu ke KPP untuk Ubah Data Perpajakan

Minggu, 29 September 2024 | 11:01 WIB OPINI PAJAK

Reformasi Pajak dalam Transisi Suksesi Pimpinan Nasional

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN