GOVERNMENT SHUTDOWN AS

Separuh Petugas Pajak AS Bakal Dipekerjakan Lagi, tapi Tidak Digaji

Kurniawan Agung Wicaksono | Rabu, 16 Januari 2019 | 11:05 WIB
Separuh Petugas Pajak AS Bakal Dipekerjakan Lagi, tapi Tidak Digaji

Para pekerja IRS menuntut penghentian government shutdown sehingga mereka bisa kembali kerja. (foto:Natalie Behring / Getty Images)

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas Pajak Amerika Serikat (Internal Revenue Service/IRS) berencana memanggil kembali setengah karyawannya untuk bekerja, meskipun penutupan sebagian pemerintahan masih berlangsung.

Melansir National Public Radio, Departemen Keuangan AS mengumumkan penarikan setengah pegawai IRS atau sekitar 46.000 untuk bekerja pada musim pengarsipan pajak (tax filing season). Langkah ini tetap dijalankan meski penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown) masih berlangsung.

“Membawa pekerja kembali ke layanan diperlukan untuk melindungi properti pemerintah, yang mencakup pendapatan pajak, serta menjaga integritas proses pengumpulan pajak federal,” tulis pihak Departemen Keuangan AS, seperti dikutip pada Rabu (16/1/2019).

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Seperti diketahui, musim pengarsipan pajak untuk orang pribadi/individu dimulai pada 28 Januari. Pihak administrasi Presiden Donald Trump menjanjikan government shutdown yang sudah berlangsung sejak 22 Desember 2018 tidak akan mempengaruhi pengembalian pajak.

Sayangnya, pegawai IRS yang akan bekerja selama government shutdown tidak akan dibayar. Walaupun demikian, semua pekerja federal telah dijanjikan akan mendapat pembayaran di kemudian hari, setelah anggaran disetujui. Sekadar IRS saat ini memiliki sekitar 80.265 karyawan.

Sekadar informasi, government shutdown dilakukan Presiden AS Donald Trump karena ingin ada dana anggaran pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko senilai US$5 miliar.

Baca Juga:
Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Serikat Pegawai Perbendaharaan Nasional (National Treasury Employees Union/NTEU) yang mewakili 70.000 pekerja IRS tidak menyambut baik langkah penarikan kembali karyawan tanpa pembayaran. Serikat pekerja telah mengajukan dua tuntutan hukum terhadap pemerintah.

Presiden Nasional NTEU Tony Reardon mengatakan tidak ada masalah jika IRS ingin bersiap untuk musim pengarsipan pajak 2019 dan pekerja ingin bekerja. Namun, ada kenyataan yang keras bahwa pekerja akan diminta menjalankan tugas secara gratis.

“Saya khawatir apakah karyawan ini akan memiliki uang untuk membeli bensin mobil mereka saat mulai bekerja,” celetuk Tony. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

Minggu, 29 September 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Kamala Harris Janjikan Insentif Pajak untuk Sektor Manufaktur

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari