Presidensi Trump Berefek ke Investasi, RI Selaraskan Insentif Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah berupaya menyelaraskan kebijakan insentif pajak dengan ketentuan pajak minimum global berdasarkan Pillar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah ingin menjaga daya saing investasi sekaligus menjaga basis pajak Indonesia saat pajak minimum global diterapkan. Terlebih, ketika presiden terpilih AS Donald Trump mulai menerapkan kebijakannya yang diperkirakan berdampak pada investasi di Indonesia.

"Pajak minimum global akan berpengaruh karena kami memberikan tax holiday. Kami tidak ingin kalau perusahaan multinasional diberikan tax holiday, kemudian dipajakin dari negaranya," katanya, dikutip pada Sabtu (7/12/2024).

Melalui Pilar 2, negara Inclusive Framework berupaya mengatasi fenomena race to the bottom sehingga diusulkan pajak minimum global sebesar 15% untuk menyamakan kedudukan dan mencegah pengalihan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah.

Pajak minimum global akan berlaku terhadap perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas €750 juta per tahun. Dalam hal tarif efektif yang ditanggung perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tidak mencapai 15%, yurisdiksi tempat ultimate parent entity (UPE) berlokasi berhak mengenakan top-up tax atas laba yang kurang dipajaki. Top-up tax dikenakan berdasarkan income inclusion rule (IIR).

Meski demikian, yurisdiksi sumber juga berhak untuk terlebih dahulu mengenakan top-up tax dalam hal yurisdiksi tersebut mengadopsi qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT). Apabila yurisdiksi sumber mengenakan top-up tax berdasarkan QDMTT, yurisdiksi UPE kehilangan hak untuk mengenakan top-up tax melalui IIR.

Mengenai potensi investasi ke depan, Airlangga mengatakan pemerintah akan memantau langkah-langkah yang ditempuh Trump ketika nantinya kembali dilantik sebagai presiden. Meski demikian, dia berharap kebijakan dari AS dapat berdampak positif terhadap Indonesia.

Menurutnya, Indonesia juga siap bersaing dengan negara tetangga di Asia Tenggara untuk menarik investasi, terutama asal China. Sebab, China disebut-sebut bakal menjadi negara yang paling terdampak oleh kebijakan proteksionisme yang diusung Trump sehingga berpotensi mengalihkan tujuan investasinya.

"Kebijakan China Plus One memang sudah lama. Jadi tinggal plus one-nya itu bersaing antara Indonesia, Vietnam, dan Thailand," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyebut investasi asal China berpotensi ramai masuk ke Indonesia ketika Trump kembali menjabat sebagai presiden.

Walaupun belum dilantik, Trump telah mengumumkan sejumlah rencana pengenaan bea masuk atas impor dari negara-negara tertentu seperti Meksiko, Kanada, China, serta anggota negara-negara BRICS. (sap)