Sri Mulyani Waspadai Dampak Kebijakan Trump terhadap Ekonomi Indonesia

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak dari kebijakan yang diusung presiden terpilih AS Donald Trump.

Sri Mulyani mengatakan terpilihnya Trump berpotensi menimbulkan berbagai dinamika terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Menurutnya, situasi cenderung tegang juga mulai terasa sejak Trump terpilih.

"Karena ini adalah yang kedua [terpilih sebagai presiden AS], maka kita akan melihat tipe yang sama, tetapi mungkin lebih akseleratif," katanya, dikutip pada Minggu (15/12/2024).

Sri Mulyani menuturkan Trump saat menjabat presiden sebelumnya banyak membuat kebijakan yang populis seperti memotong tarif pajak korporasi sehingga mempengaruhi defisit anggaran. Trump juga menerapkan model kebijakan proteksionis seperti untuk aspek perdagangan dan imigrasi.

Sejak terpilih, Trump mengancam pengenaan tarif bea masuk 100% untuk negara-negara BRICS karena tidak menggunakan dolar AS. Selain itu, ancaman pengenaan tarif bea masuk tinggi juga ditujukan kepada China.

Dia menjelaskan berbagai wacana kebijakan Trump telah membuat pasar saham AS makin menarik. Secara bersamaan, pemerintah AS bersiap menerbitkan banyak surat utang sehingga meningkatkan risiko arus modal keluar dari negara berkembang.

"Kita harus mengantisipasi tren dari dolar yang menguat dan penggunaan US dollar maupun dari sisi trade policy-nya dari Amerika Serikat, dan juga kita harus mengantisipasi pressure terhadap capital flow yang akan kembali ke AS," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan arah kebijakan Trump juga pro terhadap bahan bakar fosil sehingga menyebabkan harga minyak tertahan. Dalam situasi tersebut, Indonesia perlu antisipasi terjadinya disrupsi hambatan perdagangan yang akan mengalami eskalasi.

Selain itu, Indonesia juga perlu mengantisipasi gejolak harga komoditas yang bukan hanya karena dipengaruhi peningkatan permintaan, tetapi juga guncangan pada rantai pasok.

Meski begitu, Sri Mulyani meyakini Indonesia memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan peran yang lebih strategis. Menurutnya, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memposisikan Indonesia pada jalur rantai pasok untuk komoditas yang strategis.

"Ini baru mulai start terhadap berbagai fenomena yang mungkin masih akan berkembang di tahun 2025. Kita harus mengantisipasi," tuturnya. (rig)