BERITA PAJAK HARI INI

Semester II/2019, DJP Harapkan Perbaikan Setoran Pajak 2 Sektor Ini

Redaksi DDTCNews | Kamis, 18 Juli 2019 | 08:28 WIB
Semester II/2019, DJP Harapkan Perbaikan Setoran Pajak 2 Sektor Ini

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) berharap dua sektor penyumbang terbesar penerimaan pajak dapat mengalami perbaikan pada semester II/2019. Topik ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (18/7/2019).

Realisasi penerimaan pajak pada pada semester I/2019 dari seluruh sektor tercatat melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Industri pengolahan dan perdagangan masih menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak pada paruh pertama tahun ini.

Namun, penerimaan dari sektor industri pengolahan terkontraksi 2,6% setelah pada semester I/2018 tercatat tumbuh 13%. Selanjutnya, penerimaan dari sektor perdagangan melambat cukup signifikan di level 2,5%, setelah pada periode yang sama tahun lalu tumbuh hingga 27,6%

Baca Juga:
Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan dua sektor itu diperkirakan akan mengalami perbaikan pada semester II/2019. Sementara, sektor pertambangan yang pada tahun lalu mengalami pertumbuhan cukup tinggi diperkirakan masih akan tertekan.

Selain itu, beberapa media masa juga menyoroti akan dimulainya negosiasi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Singapura. Kesepakatan untuk memulai negosiasi ini muncul dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (17/7/2019).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga:
Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran
  • Industri Pengolahan dan Perdagangan

Otoritas memperkirakan laju restitusi yang cukup kencang pada semester I/2019 diperkirakan kembali normal pada semester ini. Dengan demikian, tekanan terhadap penerimaan semakin berkurang. Selain itu, ada harapan perbaikan ekonomi di akhir tahun.

“Sektor manufaktur mudah-mudahan di semester dua akan meningkat, setelah ekonomi dan level konsumsi menggeliat lebih dari semester I. Restitusi juga melambat mudah-mudahan penerimaan dari sektor perdagangan bertambah lagi,” jelas Dirjen Pajak Robert Pakpahan.

  • Negosiasi Segera Dimulai

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi pertemuan Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, mengatakan P3B akan mampu mencegah praktik penghindaran pajak ataupun menghilangkan hambatan perekonomian.

Baca Juga:
Bappebti Revisi Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

“Ada perjanjian yang akan segera kita mulai negosiasinya, ini masih dalam persiapan yaitu avoidance of double taxation,” katanya.

Pemerintah Singapura pernah meminta pembahasan P3B pada 2017 silam. Kala itu, Indonesia berjanji akan meninjau ulang seluruh perjanjian dengan negara-negara yang memiliki kerja sama perpajakan. Ini karena P3B diterapkan kepada seluruh negara mitra investasi Indonesia.

  • Tantangan Pemajakan Ekonomi Digital

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengakui tantangan besar dalam menarik pajak ekonomi digital adalah mewujudkan regulasi yang adil dan kompetitif. Selain itu, regulasi harus memberikan kepastian hukum, memudahkan kepatuhan pajak, dan memiliki sistem yang baik.

Baca Juga:
Pencantuman NITKU Bakal Bersifat Mandatory saat Pembuatan Bukti Potong

No physical presence ini karakteristik utama ekonomi digital yang membuka ruang luas bagi tax planning atau avoidance,” katanya.

  • Ada Ruang Pelonggaran Moneter

Konsensus ekonom memproyeksi Bank Indonesia akan memangkas suku bunga acuannya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) dari kemarin hingga hari ini. Hal ini sejalan dengan penurunan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS).

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pemerintah Pusat Bakal Asistensi Pemda Terbitkan Obligasi Daerah

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:33 WIB PENDAPATAN NEGARA

Kejar Pendapatan, DPR Imbau Pemerintah Optimalkan Sektor Perkebunan

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

Minggu, 20 Oktober 2024 | 11:30 WIB PERATURAN BAPPEBTI 9/2024

Bappebti Revisi Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN