RUU Insentif Pajak Diyakini Bikin Negara Kompetitif di ASEAN

MANILA, DDTCNews—Menteri Keuangan Filipina Carlos Dominguez III meyakini RUU Rasionalisasi Pajak Penghasilan Komprehensif dan Insentif bakal membuat Filipina menjadi kompetitif di kawasan ASEAN.

Dominguez mengatakan RUU sangat dibutuhkan untuk memulihkan perekonomian Filipina, yang kini tertekan akibat pandemi virus Corona. Rancangan beleid itu tinggal menunggu persetujuan Kongres sebelum resmi diberlakukan.

“Dengan cara itu, kami akan membantu semua orang di seluruh dunia dengan mengurangi pajak penghasilan perusahaan. Saya merasa ini bisa menjadi program stimulus perekonomian yang signifikan,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2020).

Dominguez menilai RUU tersebut akan membuat pemberlakuan insentif pajak di Filipina lebih tepat sasaran. Selama 40 tahun terakhir, UU insentif pajak hanya menguntungkan investor, bukan pemerintah maupun perekonomian.

Sementara pada RUU, Dominguez menginginkan kebijakan yang sesuai untuk setiap sektor industri di filipina. RUU itu pun telah melewati kajian tentang insentif yang dibutuhkan para investor.

Dominguez meyakini pengesahan RUU Rasionalisasi Pajak Penghasilan Komprehensif dan Insentif akan membuat Filipina sangat kompetitif di kawasan.

Dalam proposalnya, perusahaan asing diberikan dua opsi, salah satunya pembebasan PPh atau tax holiday selama 2 hingga 4 tahun, dan kemudian dikenakan tarif pajak khusus untuk pendapatan kotor selama 3 hingga 4 tahun.

Jika RUU itu disetujui tahun ini, tarif pajak khusus atas pendapatan kotor akan meningkat dari yang saat ini 5% menjadi 8% tahun ini. Kemudian, akan kembali meningkat masing-masing sebesar 1% pada 2021 dan 2022.

Sekretaris Perencanaan Sosial Ekonomi Karl Chua sebelumnya mengatakan tax holiday dan tarif khusus pada opsi pertama dapat diperpanjang hingga 12 tahun, bahkan lebih lama dari periode 5 tahun yang ditawarkan Thailand.

Adapun opsi keduanya adalah pengenaan tarif PPh badan reguler dengan potongan yang ditingkatkan selama 5-8 tahun, yang bisa diperpanjang 3-4 tahun.

Pengurangan yang diusulkan pada opsi kedua mencakup pemotongan biaya listrik hingga 50%, serta pengurangan tambahan biaya tenaga kerja untuk mempromosikan penciptaan lapangan kerja hingga 50%.

Ada pula tambahan pemotongan pada penelitian dan pengembangan (R&D) untuk mempromosikan inovasi hingga 100%, serta pengurangan tambahan pada biaya input domestik untuk mendorong rantai pasokan domestik sebesar 50%. (rig)