LAYANAN KONSUMEN

Ribuan Aduan Diterima Kemendag, 89 Persen Soal Transaksi e-Commerce

Redaksi DDTCNews | Jumat, 12 Juli 2024 | 18:35 WIB
Ribuan Aduan Diterima Kemendag, 89 Persen Soal Transaksi e-Commerce

Warga menggunakan perangkat elektronik untuk berbelanja daring di salah satu situs belanja daring di Jakarta, Rabu (15/6/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menerima 1.935 laporan konsumen sepanjang semester I/2024. Dari angka tersebut, 1.725 laporan atau 89% merupakan pengaduan terkait dengan transaksi sistem perdagangan elektronik atau e-commerce. Sisanya, berupa laporan konsumen yang berkaitan dengan jenis transaksi lainnya.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menjelaskan sebanyak 1.935 laporan konsumen yang masuk terdiri dari 1.738 pengaduan konsumen, 143 pertanyaan, dan 54 informasi.

"Pemerintah berupaya meningkatkan penyelesaian pengaduan sebagai wujud perlindungan konsumen," kata Moga dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/20240.

Baca Juga:
Pengalihan Pengawasan Kripto dari Kemendag ke OJK Sisakan Tantangan

Dari seluruh pengaduan yang masuk, sektor elektronik dan kendaraan bermotor mendominasi, yakni dengan 415 pengaduan. Kasus yang paling banyak masuk adalah barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, barang yang mengalami kerusakan, dan klaim garansi ke pusat layanan (service center).

Selanjutnya, sektor jasa keuangan merupakan sektor dengan pengaduan tertinggi kedua, yakni dengan 398 layanan pengaduan sepanjang Januari hingga Juni 2024.

Sebagai informasi, pengaduan konsumen diterima oleh Kemendag melalui berbagai saluran, yakni pesan WhatsApp di nomor 0853 1111 1010, email melalui pengaduan. [email protected], situs web di simpktn.go.id, dan saluran telepon 021 3441839.

Baca Juga:
Kemendag Minta Relaksasi Pemungutan PPN untuk BUMN Pangan

Pengaduan konsumen ini meliputi 9 sektor, yakni sektor obat dan makanan, elektronik atau kendaraan bermotor, jasa keuangan, jasa pariwisata, perumahan, listrik atau gas, jasa telekomunikasi, jasa kesehatan, dan jasa transportasi. Selain itu, ada 2 instrumen pendukung, yakni jasa logistik dan e-commerce.

Kemendag, imbuh Moga, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi yang menangani perlindungan konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan kepolisian dalam menyelesaikan pengaduan konsumen.

Menurut Moga, pengaduan konsumen dapat diketagorikan telah selesai apabila konsumen telah menerima hasil klarifikasi dari pelaku usaha dan mengonfirmasi pengaduan selesai. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 19 Januari 2025 | 16:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tito Klaim Banyak Pemda Antusias Ikut Danai Makan Bergizi Gratis

Minggu, 19 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Soal Opsen Pajak, Kemendagri Imbau Pemda untuk Berikan Keringanan

Selasa, 14 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemendag Minta Relaksasi Pemungutan PPN untuk BUMN Pangan

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Simak! Ini Daftar Peraturan Perpajakan yang Terbit 1 Bulan Terakhir

Sabtu, 01 Februari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN EKONOMI

Jaga Inflasi pada Kisaran 2,5 Persen, Pemerintah Beberkan Strateginya

Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?