AMERIKA SERIKAT

Rencana Pajak Baru Atas BBM Memantik Pro-Kontra

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 September 2021 | 16:30 WIB
Rencana Pajak Baru Atas BBM Memantik Pro-Kontra

Ilustrasi. Seorang pendemo membawa bendera AS melewati petugas polisi yang berjaga saat aksi mendukung terdakwa yang dituntut dalam serangan 6 Januari di Capitol Hill, di Washington, Amerika Serikat, Sabtu (18/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Leah Millis/FOC/djo

CONNECTICUT, DDTCNews – Pembahasan rencana penerapan pajak baru atas bahan bakar minyak (BBM) di Connecticut, Amerika Serikat hampir rampung. Rancangan ini diusung oleh Partai Demokrat demi mengompensasi laju perubahan iklim yang semakin cepat.

Namun, rencana pemajakan BBM ini ditolak keras oleh pihak oposisi, Partai Republik. Ketua Partai Republik Kevin Kelly menilai pajak baru atas BBM hanya akan membebani masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah.

"Kebanyakan dari mereka masih mengendarai mobil yang sudah sangat tua. Mereka tidak akan mampu untuk membeli mobil listrik yang diklaim ramah lingkungan," ungkap Kevin dikutip dari Hartford Courant, Selasa (28/9/2021).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Isu pajak atas BBM ini dibahas dalam rapat umum yang diadakan di Berlin oleh para Partai Republik. Selama beberapa pekan terakhir, pihak oposisi tersebut pun berusaha menarik simpati dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat umum.

Upaya ini dilakukan untuk mengajak masyarakat menolak rancangan undang-undang dalam pemungutan suara di parlemen.

Salah satu warga yang mendukung Partai Republik, Richard Hudson, berpendapat bahwa warga Amerika harus menyuarakan penolakan mereka. Richard menekankan ada banyak masalah yang harus diperhatikan selain lingkungan. Misalnya kemiskinan dan persoalan korupsi.

Baca Juga:
Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selain itu, kritikus dan pengamat juga tidak setuju dengan rancangan pajak atas BBM. Mereka berpendapat bahwa rancangan ini akan merugikan banyak pihak, khususnya konsumen. Hal tersebut dikarenakan beban akan ditekan di hilir rantai penjualan.

Meski begitu, pihak Demokrat berdalih bahwa skema yang digunakan bukan skema pajak. Demokrat lebih memilih menggunakan diksi 'penggalangan dana' untuk memerangi perubahan iklim akibat tingginya polusi kendaraan bermotor.

Penggalangan dana ini dinamakan Inisiatif Iklim Transportasi (TCI). Nantinya, uang yang berhasil dikumpulkan akan digunakan untuk membiayai transportasi umum yang lebih bersih.

Rancangan pajak atas BBM sebenarnya menjadi tindak lanjut dari kesepakatan Partai Demokrat untuk mengurangi emisi gas karbon Connecticut setidaknya 26% dalam kurun waktu 10 tahun. (tradiva sandriana/sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja