AMERIKA SERIKAT

Rencana Pajak Baru Atas BBM Memantik Pro-Kontra

Redaksi DDTCNews | Selasa, 28 September 2021 | 16:30 WIB
Rencana Pajak Baru Atas BBM Memantik Pro-Kontra

Ilustrasi. Seorang pendemo membawa bendera AS melewati petugas polisi yang berjaga saat aksi mendukung terdakwa yang dituntut dalam serangan 6 Januari di Capitol Hill, di Washington, Amerika Serikat, Sabtu (18/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Leah Millis/FOC/djo

CONNECTICUT, DDTCNews – Pembahasan rencana penerapan pajak baru atas bahan bakar minyak (BBM) di Connecticut, Amerika Serikat hampir rampung. Rancangan ini diusung oleh Partai Demokrat demi mengompensasi laju perubahan iklim yang semakin cepat.

Namun, rencana pemajakan BBM ini ditolak keras oleh pihak oposisi, Partai Republik. Ketua Partai Republik Kevin Kelly menilai pajak baru atas BBM hanya akan membebani masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah.

"Kebanyakan dari mereka masih mengendarai mobil yang sudah sangat tua. Mereka tidak akan mampu untuk membeli mobil listrik yang diklaim ramah lingkungan," ungkap Kevin dikutip dari Hartford Courant, Selasa (28/9/2021).

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Isu pajak atas BBM ini dibahas dalam rapat umum yang diadakan di Berlin oleh para Partai Republik. Selama beberapa pekan terakhir, pihak oposisi tersebut pun berusaha menarik simpati dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat umum.

Upaya ini dilakukan untuk mengajak masyarakat menolak rancangan undang-undang dalam pemungutan suara di parlemen.

Salah satu warga yang mendukung Partai Republik, Richard Hudson, berpendapat bahwa warga Amerika harus menyuarakan penolakan mereka. Richard menekankan ada banyak masalah yang harus diperhatikan selain lingkungan. Misalnya kemiskinan dan persoalan korupsi.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selain itu, kritikus dan pengamat juga tidak setuju dengan rancangan pajak atas BBM. Mereka berpendapat bahwa rancangan ini akan merugikan banyak pihak, khususnya konsumen. Hal tersebut dikarenakan beban akan ditekan di hilir rantai penjualan.

Meski begitu, pihak Demokrat berdalih bahwa skema yang digunakan bukan skema pajak. Demokrat lebih memilih menggunakan diksi 'penggalangan dana' untuk memerangi perubahan iklim akibat tingginya polusi kendaraan bermotor.

Penggalangan dana ini dinamakan Inisiatif Iklim Transportasi (TCI). Nantinya, uang yang berhasil dikumpulkan akan digunakan untuk membiayai transportasi umum yang lebih bersih.

Rancangan pajak atas BBM sebenarnya menjadi tindak lanjut dari kesepakatan Partai Demokrat untuk mengurangi emisi gas karbon Connecticut setidaknya 26% dalam kurun waktu 10 tahun. (tradiva sandriana/sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:50 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Beban Pajak Perseroan dengan Pemegang Saham Orang Pribadi di Indonesia

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201