ITALIA

Reformasi Pajak Terancam Tertunda Karena Birokrasi dan Restu Politik

Redaksi DDTCNews | Minggu, 03 Oktober 2021 | 14:00 WIB
Reformasi Pajak Terancam Tertunda Karena Birokrasi dan Restu Politik

Ilustrasi.

ROMA, DDTCNews - Agenda reformasi pajak di Italia tengah menghadapi tantangan berat lantaran minimnya dukungan birokrasi dan restu partai koalisi pemerintah.

Ketua asosiasi pelaku usaha Confindustria Italia Carlo Bonomi mengatakan birokrasi dan dinamika politik menjadi rem yang kuat dalam agenda reformasi pajak. Menurutnya, birokrasi Italia tak mampu mengikuti ritme perubahan yang diinginkan Perdana Menteri Mario Draghi.

"Penundaan dalam reformasi pajak akan mempertaruhkan aliran uang bantuan Uni Eropa pada tahap berikutnya. Bila itu terjadi rencana pemulihan tidak bisa dilakukan dengan cepat dan efektif," katanya, dikutip pada Kamis (30/9/2021).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Bonomi menuturkan pemerintahaan PM Draghi awalnya berjalan solid dengan mampu meyakinkan Uni Eropa untuk mencairkan €25 miliar dana bantuan pemulihan ekonomi pada Agustus 2021. Pada saat itu, 51 agenda reformasi dijanjikan Pemerintah Italia kepada Uni Eropa.

Kini, pekerjaan rumah pemerintah menyisakan 38 komitmen reformasi yang mengalami hambatan untuk dipercepat, termasuk agenda reformasi pajak. Namun, Draghi menghadapi masalah klasik yaitu kendala politik dan birokrasi yang tidak responsif.

Sementara itu, pakar politik dari Universitas Pisa, Eugenio Pizzimenti memaparkan agenda reformasi pajak Italia mencakup penyederhanaan sistem administrasi, mengurangi beban PPh dan memerangi praktik penghindaran pajak.

Baca Juga:
Otoritas Ini Usulkan Perubahan Aturan Pencegahan WP ke Luar Negeri

Selain itu, lanjutnya, reformasi juga menyasar administrasi pajak sektor properti. Namun, rencana pemerintah untuk memperbarui rezim pajak yang selama ini jauh di bawah nilai pasar riil mendapat penolakan dari partai politik.

Koalisi sayap kanan, Forza Italia menentang keras segala perubahan yang akan meningkatkan beban pajak pemilik properti. Menurutnya, agenda reformasi akan melemah apabila tidak mendapatkan dukungan politik.

"Perselisihan seperti itu hanya akan menjadi lebih buruk. Akibatnya, akan lebih banyak terjadi penundaan dan menghasilkan kebijakan reformasi yang lemah," jelas Pizzimenti seperti dilansir hellenicshippingnews.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?