ITALIA

Reformasi Pajak Terancam Tertunda Karena Birokrasi dan Restu Politik

Redaksi DDTCNews | Minggu, 03 Oktober 2021 | 14:00 WIB
Reformasi Pajak Terancam Tertunda Karena Birokrasi dan Restu Politik

Ilustrasi.

ROMA, DDTCNews - Agenda reformasi pajak di Italia tengah menghadapi tantangan berat lantaran minimnya dukungan birokrasi dan restu partai koalisi pemerintah.

Ketua asosiasi pelaku usaha Confindustria Italia Carlo Bonomi mengatakan birokrasi dan dinamika politik menjadi rem yang kuat dalam agenda reformasi pajak. Menurutnya, birokrasi Italia tak mampu mengikuti ritme perubahan yang diinginkan Perdana Menteri Mario Draghi.

"Penundaan dalam reformasi pajak akan mempertaruhkan aliran uang bantuan Uni Eropa pada tahap berikutnya. Bila itu terjadi rencana pemulihan tidak bisa dilakukan dengan cepat dan efektif," katanya, dikutip pada Kamis (30/9/2021).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Bonomi menuturkan pemerintahaan PM Draghi awalnya berjalan solid dengan mampu meyakinkan Uni Eropa untuk mencairkan €25 miliar dana bantuan pemulihan ekonomi pada Agustus 2021. Pada saat itu, 51 agenda reformasi dijanjikan Pemerintah Italia kepada Uni Eropa.

Kini, pekerjaan rumah pemerintah menyisakan 38 komitmen reformasi yang mengalami hambatan untuk dipercepat, termasuk agenda reformasi pajak. Namun, Draghi menghadapi masalah klasik yaitu kendala politik dan birokrasi yang tidak responsif.

Sementara itu, pakar politik dari Universitas Pisa, Eugenio Pizzimenti memaparkan agenda reformasi pajak Italia mencakup penyederhanaan sistem administrasi, mengurangi beban PPh dan memerangi praktik penghindaran pajak.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Selain itu, lanjutnya, reformasi juga menyasar administrasi pajak sektor properti. Namun, rencana pemerintah untuk memperbarui rezim pajak yang selama ini jauh di bawah nilai pasar riil mendapat penolakan dari partai politik.

Koalisi sayap kanan, Forza Italia menentang keras segala perubahan yang akan meningkatkan beban pajak pemilik properti. Menurutnya, agenda reformasi akan melemah apabila tidak mendapatkan dukungan politik.

"Perselisihan seperti itu hanya akan menjadi lebih buruk. Akibatnya, akan lebih banyak terjadi penundaan dan menghasilkan kebijakan reformasi yang lemah," jelas Pizzimenti seperti dilansir hellenicshippingnews.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN