Realisasi Insentif PPN Rumah DTP Baru Rp790 M, Ternyata Ini Kendalanya

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas rumah ditanggung pemerintah (DTP) hingga 17 Desember 2021 baru sekitar Rp790 miliar atau 15,8% dari pagu Rp5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya menyebut insentif tersebut telah dimanfaatkan 941 pengembang. Menurutnya, pemerintah memberikan insentif tersebut untuk mendukung pemulihan sektor properti.

"[Insentif ini untuk] meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung sektor dengan output multiplier yang tinggi," bunyi paparan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (21/12/2021).

Sri Mulyani menyatakan pemerintah memberikan insentif PPN rumah DTP sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Insentif tersebut diberikan untuk meningkatkan daya beli kelompok masyarakat kelas menengah, yang pada akhirnya berdampak pada pelaku usaha properti.

Sebelumnya, Real Estate Indonesia (REI) mengungkapkan terdapat 2 alasan pemanfaatan insentif PPN rumah DTP yang rendah. Pertama, tidak mudah membuat berita acara serah terima (BAST) untuk rumah menengah ke atas karena proses pembangunannya lebih lama.

Kedua, terdapat sejumlah problem dalam perizinan pembangunan rumah seperti persetujuan bangunan gedung (PBG).

REI pun meminta pemerintah memperpanjang periode insentif PPN rumah DTP hingga tahun depan. Mereka beralasan insentif tersebut masih dibutuhkan untuk mendorong pemulihan sektor properti yang cenderung lambat dibandingkan dengan sektor lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui PMK 103/2021 mengatur insentif PPN DTP berlaku atas rumah tapak atau rumah susun yang diserahterimakan paling lambat 31 Desember 2021. Insentif tersebut menjadi bagian dari insentif usaha dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Insentif PPN DTP 100% diberikan atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun baru dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar, sedangkan insentif PPN DTP 50% berlaku atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Insentif tersebut berlaku maksimal 1 unit rumah tapak atau rumah susun untuk 1 orang pribadi dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. (sap)