IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Realisasi Anggaran Masih Minim, Sri Mulyani Harap IKN Siap Tepat Waktu

Dian Kurniati | Sabtu, 29 Juni 2024 | 12:45 WIB
Realisasi Anggaran Masih Minim, Sri Mulyani Harap IKN Siap Tepat Waktu

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninjau lapangan yang akan digunakan untuk Upacara HUT RI Ke-79 pada 17 Agustus mendatang, di Kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (05/06/2024). (Foto: BPMI Setpres/ Rusman)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan realisasi anggaran Ibu Kota Negara (IKN) hingga Mei 2024 baru senilai Rp5,5 triliun atau 13,7% dari pagu Rp40 triliun pada tahun ini.

Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran ini terdiri atas klaster infrastruktur dan noninfrastruktur. Meski realisasi masih kecil, dia berharap IKN dapat siap tepat waktu.

Baca Juga:
Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

"Kami harapkan IKN sudah bisa untuk digunakan nanti pada tanggal 17 Agustus," katanya, dikutip pada Sabtu (29/6/2024).

Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja IKN pada klaster infrastruktur senilai Rp3,4 triliun atau baru 9,2% dari pagu Rp36,7 triliun. Realisasi belanja pada klaster ini antara lain untuk pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, kawasan kemenko dan kementerian lain, serta gedung otorita IKN.

Kemudian, belanja pada klaster ini mencakup pembangunan gedung rusun ASN, rumah tapak menteri, dan rumah sakit IKN; pembangunan jalan tol, jalan, jembatan, dan bandara VVIP; serta penataan dan penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku Semoi, embung KIPP, dan pengendalian banjir IKN.

Baca Juga:
Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Di sisi lain, realisasi klaster noninfrastruktur IKN senilai Rp2 triliun atau 60,6% dari pagu Rp3,3 triliun. Belanja pada klaster tersebut meliputi perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga; kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi; dukungan keamanan Polri; serta operasional OIKN.

Sri Mulyani menyebut pengalokasian anggaran pembangunan IKN telah dimulai pada 2022. Dalam 3 tahun, total anggaran IKN mencapai Rp72,5 triliun.

Realisasi anggaran IKN pada 2022 dan 2023 masing-masing Rp5,5 triliun dan Rp27 triliun. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jadi Kontributor Pajak Terbesar, Manufaktur Diklaim Pulih Merata

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah

Selasa, 28 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Penghematan Belanja Tak Dipengaruhi Kinerja Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha