Presiden: RPJMN 2020-2024 Harus Realistis

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tidak menjadi dokumen formalitas, tetapi betul-betul menjadi panduan dan rencana yang jelas dan realistis untuk melangkah ke depan.

Presiden Jokowi mengungkapkan RPJMN 2020-2024 harus jelas arah, target dan dampaknya kepada rakyat. Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi yang baik dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global saat ini.

“Saya ingin dalam RPJMN itu ada peta jalannya dan bagaimana cara mencapainya. Peta jalan yang jelas, tahapannya, rutenya, dan betul-betul realistis bisa dilakukan. Jangan abstrak, jangan normatif,” tegas Presiden saat memberi pengantar pada Sidang Kabinet RPJMN 2020-2024, Kamis (14/11/2019).

Presiden mencontohkan target pertumbuhan ekonomi harus dikalkulasi dengan baik. Juga bagaimana strategi untuk mencapai target-target tersebut. Begitu pula dengan penurunan kemiskinan, targetnya harus jelas berapa persen harus turun dan dalam waktu berapa lama.

Seperti diketahui, RPJMN sebelumnya, yakni RPJMN 2015-2019, target pertumbuhan ekonomi dibuat 7% pada 2017. Target yang tidak realistis ini dikritik banyak kalangan. Target dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 ini bahkan lebih tinggi ketimbang target di UU APBN.

Dalam kesempatan itu, Presiden kembali menegaskan, tidak ada visi misi menteri. Semua harus mengacu kepada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden-Wakil Presiden. Ia ingin agar semuanya bisa sambung satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah, dan itu dimulai dari RPJMN 2020-2024.

Karena itu, Presiden meminta agar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden menekankan agar perencanaan yang dibuat harus bersambung dengan penganggaran, dan juga dilaksanakan dengan baik oleh kementerian. “Jangan sampai RPJMN berbeda dengan apa yang dikerjakan kementerian, berbeda dengan yang dianggarkan. Harus sambung semuanya,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga meminta agar sinergi lintas kementerian dan lembaga juga pemerintah daerah harus dibangun bersama. Para menteri, katanya seperti dilansir laman resmi setkab, juga harus memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.

“Sering kali kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau dalam eksekusi. Karena itu kendala proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi tekanan dalam rancangan RPJMN 2020-2024,” pungkas Presiden Jokowi. (Bsi)