KEBIJAKAN PEMERINTAH

Presiden Prabowo Ingin Sistem Perdagangan yang Bebas dan Adil

Muhamad Wildan | Minggu, 17 November 2024 | 17:30 WIB
Presiden Prabowo Ingin Sistem Perdagangan yang Bebas dan Adil

Presiden Prabowo Subianto.

PERU, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sistem perdagangan internasional yang terorganisasi dengan baik.

Menurut Prabowo, Indonesia akan terus mendorong terciptanya perdagangan yang teratur dan bebas, tetapi tetap adil.

"Kita ingin perdagangan yang teratur, yang bebas, tapi adil," ujar Prabowo selepas menghadiri rangkaian KTT APEC, dikutip pada Minggu (17/11/2024).

Baca Juga:
Kriteria Perusahaan Multinasional yang Terdampak Pajak Minimum Global

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia terus mendorong reformasi World Trade Organization (WTO) guna menciptakan sistem perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mereformasi WTO tersebut, lanjutnya, perlu ada dialog terbuka mengingat WTO merupakan pilar utama dalam sistem perdagangan internasional.

"Hal ini penting sehingga pertumbuhan yang inklusif, saling terhubung, dan berkelanjutan dapat tercapai, sekaligus memperkuat stabilitas rantai nilai global kita," katanya.

Baca Juga:
Prabowo Alokasikan Anggaran Rp48,8 Triliun untuk IKN pada 2025 - 2029

Secara khusus, pemerintah Indonesia mendorong adanya percepatan pembahasan mengenai reformasi penyelesaian sengketa WTO. Menurut Budi, sistem penyelesaian sengketa 2 tingkat di WTO perlu segera dipulihkan.

"Hal ini penting untuk membangun kembali kepercayaan anggota terhadap WTO dan memperkuat kredibilitasnya dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan," tutur Budi.

Pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya akses pasar yang adil dan merata bagi produk pertanian dari negara berkembang serta pemberdayaan UMKM dari negara berkembang.

"WTO dapat mendukung hal ini dengan memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan mengatasi hambatan nontarif yang berdampak besar terhadap UMKM, sehingga mendorong pasar global yang lebih inklusif," ujar Budi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 22 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bukan 60%, Trump Siapkan Bea Masuk 10% Atas Barang Impor China

Rabu, 22 Januari 2025 | 13:45 WIB LITERATUR PAJAK

Metode Pertukaran Informasi dalam Praktik Perpajakan Internasional

Rabu, 22 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Perusahaan Multinasional yang Terdampak Pajak Minimum Global

Rabu, 22 Januari 2025 | 10:31 WIB THAILAND

Thailand Bakal Segera Terapkan Pajak Karbon, Segini Tarifnya

BERITA PILIHAN
Rabu, 22 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bukan 60%, Trump Siapkan Bea Masuk 10% Atas Barang Impor China

Rabu, 22 Januari 2025 | 14:21 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

DHE SDA Wajib Parkir 100% di RI selama Setahun, Revisi PP 36 Disiapkan

Rabu, 22 Januari 2025 | 13:45 WIB LITERATUR PAJAK

Metode Pertukaran Informasi dalam Praktik Perpajakan Internasional

Rabu, 22 Januari 2025 | 11:33 WIB CORETAX SYSTEM

Tak Ada Sanksi Atas Keterlambatan Akibat Coretax, Aturan Disiapkan

Rabu, 22 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Perusahaan Multinasional yang Terdampak Pajak Minimum Global

Rabu, 22 Januari 2025 | 10:31 WIB THAILAND

Thailand Bakal Segera Terapkan Pajak Karbon, Segini Tarifnya

Rabu, 22 Januari 2025 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Alokasikan Anggaran Rp48,8 Triliun untuk IKN pada 2025 - 2029

Rabu, 22 Januari 2025 | 09:30 WIB LITERATUR PAJAK

Masuki Masa Lapor SPT Tahunan, Pahami Pajak Profesi Anda di Sini