PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Dian Kurniati | Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama 2 pekan, mulai 7 November hingga 23 Desember 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tren kasus positif Covid-19 di luar Jawa dan Bali semakin menunjukkan perbaikan. Dia juga menyebut terdapat penambahan daerah yang mengalami penurunan level PPKM.

"Khusus di luar Jawa dan Bali, akan ada perpanjangan PPKM tanggal 7 sampai dengan 23 Desember 2021," katanya, Senin (6/12/2021).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar NPWP Lewat Ereg, Ternyata Pernah Punya NPWP Debitur

Airlangga mengatakan pemerintah terus melakukan penyesuaian terhadap kriteria menetapkan level PPKM pada berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya pada daerah dengan tingkat vaksinasi di bawah 50%, penerapan PPKM akan ditingkatkan 1 level.

Saat ini, daerah di luar Jawa dan Bali yang menerapkan PPKM level 1 sebanyak 129 kabupaten/kota, meningkat dari sebelumnya 51 kabupaten/kota. Kemudian, 193 kabupaten/kota menerapkan PPKM level 2 dari sebelumnya 175 kabupaten/kota.

Sementara itu, PPKM level 3 berlaku di 64 kabupaten/kota, dari sebelumnya 164 kabupaten/kota. Adapun untuk PPKM level 4, sudah tidak ada yang menerapkannya.

Baca Juga:
Pasca-Pandemi, Negara-negara Mulai Perketat Pemberian Insentif Pajak

Airlangga menjelaskan tingkat vaksinasi nasional untuk dosis pertama tercatat sudah mencapai 68,42%, sedangkan untuk dosis kedua 47,55% dari target vaksinasi. Dia menyebut masih ada 9 provinsi yang vaksinasinya kurang dari 50%, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh dan Papua.

Menurutnya, pemerintah akan mengikuti arahan World Health Organization (WHO) untuk melakukan mitigasi terhadap varian Omicron yang sudah terdeteksi di 45 negara. Pemerintah akan memperbanyak sampel yang diperiksa, serta menyiapkan fasilitas kesehatan dan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

"Pemerintah masih melakukan evaluasi dan memonitor perkembangan terkait dengan Omicron," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 12 November 2024 | 19:00 WIB KP2KP SINJAI

WP Gagal Daftar NPWP Lewat Ereg, Ternyata Pernah Punya NPWP Debitur

Minggu, 01 September 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kelas Menengah Indonesia Turun, Jokowi: Problem di Hampir Semua Negara

Minggu, 01 September 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dampak Pandemi Covid-19, BPS Catat Kelompok Kelas Menengah Kian Rentan

BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha