PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 29 November, Terindikasi Kasus Naik

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 16 hingga 29 November 2021 untuk wilayah Jawa dan Bali.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan perpanjangan PPKM dilakukan berdasarkan asesmen perkembangan kasus Covid-19 di Jawa dan Bali. Menurutnya, terdapat sejumlah wilayah yang mengalami penurunan level PPKM seiring dengan perbaikan kasus Covid-19.

"Jumlah keseluruhan kabupaten/kota yang masuk ke dalam level 1 menjadi 26 kabupaten/kota, level 2 menjadi 61 kabupaten/kota, dan level 3 menjadi 41 kabupaten/kota," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).

Luhut mengatakan terdapat penambahan 5 kabupaten/kota yang masuk dalam PPKM level 1 dan 10 kabupaten/kota yang masuk dalam PPKM level 2 penanganan Covid-19.

Meski demikian, dia kembali mengingatkan masyarakat berhati-hati karena terdapat indikasi peningkatan kasus di Jawa dan Bali dalam sepekan terakhir. Hal serupa juga terlihat dari beberapa kabupaten/kota di Jawa dan Bali yang mulai mengalami peningkatan kasus dan perawatan mingguan.

Khusus wilayah Jawa dan Bali, terdapat 29% kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kasus dibandingkan dengan pekan lalu dan 34% kabupaten/kota yang mengalami peningkatan orang dirawat dibandingkan dengan pekan lalu.

Luhut menjelaskan kehati-hatian itu diperlukan terutama untuk menghadapi momen Natal dan tahun baru (Nataru) 2022. Dia menyebut indikator Google Mobility memantau kenaikan mobilitas masyarakat yang cukup signifikan, di atas periode natal dan tahun baru 2021 dan mendekati posisi periode Idulfitri pada Mei-Juni 2021.

"Dalam menyambut Nataru yang akan datang sebentar lagi, pemerintah akan berkoordinasi untuk mengetatkan penggunaan aplikasi Peduli-Lindungi dan protokol kesehatan, utamanya di tempat kerumunan," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah akan terus mengakselerasi vaksinasi terutama vaksinasi lansia di wilayah dengan tingkat vaksinasi umum dan lansia masih di bawah 50%. Pemerintah juga berencana untuk melarang perayaan-perayaan tahun baru yang sifatnya dapat menimbulkan kerumunan masyarakat dalam jumlah besar.

Secara bersamaan, pemerintah bakal mempersiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus akibat libur Natal dan tahun baru. Menurut Luhut, kesuksesan dalam menahan kenaikan kasus Covid19 pada periode Natal dan tahun baru 2022 akan menentukan keberlanjutan pemulihan ekonomi kita ke depan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 60/2021 yang mengatur perpanjangan PPKM di Jawa dan Bali. Sejumlah pengaturan di wilayah yang menerapkan PPKM level 1 tidak berubah.

Beberapa ketentuannya yakni pelaksanaan pembelajaran melalui tatap muka terbatas dapat dilakukan dengan kapasitas maksimal 50% kecuali untuk sekolah luar biasa yang maksimal 62% sampai dengan 100%, serta pendidikan anak usia dini (PAUD) maksimal 33%.

Selain itu, kegiatan bekerja dari kantor dibolehkan maksimum 75% khusus untuk pegawai yang telah divaksin. Mal juga dibolehkan buka dengan kapasitas 100% hingga pukul 22.00, bioskop buka hingga kapasitas 70%, serta tempat ibadah buka dengan kapasitas 75%. (sap)