Pilpres Brasil Digelar, Reformasi Pajak Jadi Agenda Utama

SAO PAULO, DDTCNews – Brasil akan menggelar pesta demokrasi untuk memilih Presiden terbaru pada 28 Oktober 2018. Kedua calon presiden Brasil, Jair Bolsonaro dan Fernando Haddad, sepakat reformasi pajak jadi agenda utama pada pemerintahan selanjutnya selama 4 tahun mendatang.

Pengamat Pajak Bichara Advogados Francisco Lisboa Moreira mengatakan keduanya pun sepakat sistem pajak yang saat ini berlaku tidak efektif dan efisien, serta adanya beban kepatuhan pajak yang tinggi.

“Langkah pertama yang dapat diterapkan presiden pada saat memulai jabatannya yaitu menerapkan pajak federal tunggal pada sektor barang dan jasa. Proposalnya telah diajukan oleh Anggota Centro de Cidadania Fiscal (CCIF) Bernard Appy,” kata Moreira di Sao Paulo, mengutip mnetax.com, Selasa (23/10).

Proposal yang diajukan oleh Bernard Appy tersebut dikabarkan sebagai langkah untuk mengkonsolidasikan 5 pajak terpisah antara lain Program of Social Integration (PIS), Contribution for the Financing of Social Security (Cofins),Tax on Industrialized Goods (IPI), Circulation of Goods and Transportation and Communication Services (ICMS) dan Municipal Service Tax (ISS).

Moreira menjelaskan pembahasan mengenai pajak dividen cukup krusial. Selain itu, pajak penghasilan (PPh) di Brasil dikenakan secara regresif, semakin tinggi pendapatan maka semakin rendah tarif pajak efektif.

“Orang kaya memegang posisi besar dalam hal saham, namun sebagian besar pendapatan mereka tidak akan dipajaki, mengingat dividen dipajaki 0%,” sebutnya.

Brasil mulai mengenakan tarif pajak 0% terhadap dividen sejak 1996. Strategi ini sengaja dilakukan untuk mendorong investasi asing agar masuk ke Brasil. Namun karena saat ini Brasil mengalami defisit, perombakan kebijakan pajak dividen menjadi strategi yang baik.

Di samping itu, partai sayap kiri Brasil, Brazil’s Workers Party, tampak selalu mendorong perlindungan basis pajak, mendukung pembenahan metode transfer pricing, mendukung rezim pajak dengan sistem worldwide, dan mendukung tarif pajak yang tinggi atas layanan impor.

Hal lainnya yang juga menjadi janji politik reformasi pajak di Brasil adalah terkait pengurangan atau pembebasan PPh bagi penerima upah di bawah minimum 05 (sekitar US$1.500), peningkatan pajak warisan yang saat ini menjadi pajak negara (state taxi) dengan tarif maksimum 8%, dan pencatatan retribusi pada setiap transaksi keuangan yang berkisar 0,05% atau bahkan lebih tinggi.

Lebih jauh Moreira menyebutkan penerapan pajak bagi orang kaya (wealth tax) juga menjadi wacana. Namun dia mengakui skema pemajakan ini sangat sulit untuk diterapkan melihat skenario politik untuk proes persetujuannya pun pasti berjalan sengit.

“Konsensusnya adalah sistem pajak saat ini perlu direformasi. Perbedaan utamanya hanya pada persoalan apa dan bagaimana,” pungkasnya. (Amu)