Perusahaan Digital Asing Kini Wajib Pungut PPN

PHNOM PENH, DDTCNews - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengumumkan semua perusahaan digital yang beroperasi di negaranya wajib memungut pajak pertambahan nilai (PPN) dari pelanggannya.

Hun Sen melalui surat keputusannya menyatakan PPN atas barang dan layanan digital tersebut juga harus dipungut penyedia jasa asing, walaupun tidak memiliki kantor di Kamboja.

Surat keputusan yang diteken pada 8 April 2021 itu mengatur ketentuan dan mekanisme khusus untuk pemungutan PPN atas barang dan layanan digital dari perusahaan asing.

"Ini berlaku untuk penyediaan barang atau layanan digital secara elektronik oleh pemasok non-residen dari luar negeri ke Kamboja," katanya dalam surat keputusan tersebut, dikutip Senin (12/4/2021).

Hun Sen mengatakan pengenaan PPN atas barang dan layanan digital tersebut sesuai dengan Pasal 75 UU Perpajakan. Beleid itu mengatur semua aktivitas perdagangan elektronik di Kamboja harus mematuhi peraturan PPN yang berlaku.

Surat keputusan tersebut menjelaskan perusahaan digital asing yang beroperasi di Kamboja harus mendaftar ke otoritas pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak. Pendaftaran itu hanya berlaku untuk memungut PPN, belum mencakup kewajiban membayar pajak penghasilan.

Perusahaan asing tersebut wajib menyetorkan PPN dan menyampaikan laporan kepada otoritas paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Semua teknis penyetoran dan pelaporan PPN tersebut mengacu pada UU Perpajakan.

"Wajib pajak dalam negeri dan luar negeri yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan bertentangan dengan surat keputusan ini akan dipidana sesuai dengan peraturan perpajakan," bunyi surat keputusan tersebut, dilansir phnompenhpost.com.

Sebelumnya, pemerintah juga meminta perusahaan digital asing bersiap membayar pajak penghasilan (PPh). Pemerintah berencana memungut PPh badan dari setiap bisnis yang beroperasi di wilayah Kerajaan berdasarkan kehadiran virtual, bukan lagi kehadiran fisik. (Bsi)