UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Pertumbuhan Meningkat, Ketimpangan Kian Dalam

Redaksi DDTCNews | Selasa, 12 Februari 2019 | 18:37 WIB
Pertumbuhan Meningkat, Ketimpangan Kian Dalam

Suasana seminar ekonomi pra Tanwir Muhammadiyah. (Foto: ums.ac.id)

SOLO, DDTCNews—Meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, tetapi ketimpangan yang terjadi antara sesama masyarakat semakin dalam lantaran luas lahan ekonomi hanya dikuasai oleh sebagian pihak saja.

Ekonom Universitas Gadjah Mada Mudrajad Kuncoro mengatakan lahan ekonomi yang luas itu dikuasai oleh para pemilik modal (kelompok kapital). Sementara itu, sisa lahan sempit ekonomi yang lain diperebutkan kelompok mayoritas (rakyat biasa).

“Jadi, meskipun tren ekonomi kita meningkat, ketimpangan juga terjadi semakin dalam,” ujarnya dalam seminar ekonomi pra Tanwir Muhammadiyah bertema ‘Beragama dan Penegakan Keadilan Ekonomi yang Mencerahkan’, Rabu (6/2/2019), di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Baca Juga:
Banyak Daerah Ekonominya Tumbuh Tapi Kemiskinan Tak Turun, Kok Bisa?

Selain Mudrajad, tampil dalam seminar itu Direktur Institute for Development Economics and Finance Enny Sri Hartati, Koordinator S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Airlanggga Gancar Candra Premananto, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Bambang Setiaji.

Menurut Mudrajad, strategi untuk mengentaskan persoalan tersebut salah satunya dengan cara mengawinkan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan. Ia menganggap hal ini setidaknya akan memangkas jarak ketimpangan antara kelompok kapital dan proletar.

Enny Sri Hartati menambahkan disparitas kemiskinan di desa sangat tinggi. Meski sudah ada upaya pemerintah untuk mengatasi hal itu, seperti dengan adanya Dana Desa, tetapi belum berdampak signifikan karena banyak kekacauan dalam sistem pengelolaannya.

Baca Juga:
Percepat Penurunan Kemiskinan, Pemerintah Jamin Pengendalian Inflasi

“Hal ini karena ketergantungan masyarakat desa masih tinggi kepada sosok yang mengelola, bukan pada sistem. Inilah yang menjadi celah yang lebar terjadinya kecurangan, bahkan tindakan korupsi,” kata Enny seperti dilansir muhammadiyah.or.id.

Rektor UMS Sofyan Anif mengatakan seminar tersebut merupakan pengayaan bahan yang akan dibahas dalam Tanwir Muhammadiyah pada 15-17 Februari 2019 di Bengkulu. “Hasil dari seminar ini akan dijadikan buku yang kemudian dibahas dalam Tanwir,” ungkapnya. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Senin, 07 Oktober 2024 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Klaim Airlangga Soal Inflasi Rendah: Berdampak Bagus untuk Ekonomi

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Deflasi 5 Bulan Berturut-turut, Mendag: Harga Pangan Terlalu Rendah

Jumat, 04 Oktober 2024 | 10:39 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Indonesia Deflasi 5 Bulan, Pemerintah Klaim Daya Beli Tetap Kuat

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN