PEREKONOMIAN INDONESIA

Percepat Penurunan Kemiskinan, Pemerintah Jamin Pengendalian Inflasi

Dian Kurniati | Selasa, 02 Juli 2024 | 15:30 WIB
Percepat Penurunan Kemiskinan, Pemerintah Jamin Pengendalian Inflasi

Sejumlah anak bermain di samping perlintasan kereta api di kawasan Cideng, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Profil kemiskinan Jakarta pada 2023 mencatat tren menurun menjadi sebanyak 477.830 orang atau 4,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya yakni 502.040 orang atau 4,69 persen, yang dipengaruhi oleh program perlindungan sosial yang bersifat universal berisi bantuan sosial dan jaminan sosial sebagai dasar bantuan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Tingkat kemiskinan pada Maret 2024 melanjutkan tren penurunan menjadi 9,03% dari 9,36% pada Maret 2023.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan angka kemiskinan ini menjadi yang terendah dalam 1 dekade terakhir. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan tersebut ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang solid dan berbagai program bantuan sosial pemerintah, khususnya dalam merespons kenaikan inflasi pangan pada awal 2024.

"Pemerintah akan terus berkomitmen menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang selanjutnya dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat," katanya, Selasa (2/7/2024).

Baca Juga:
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

Febrio mengatakan tingkat kemiskinan secara spasial juga terjadi perbaikan, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan turun ke level 7,09% pada Maret 2024 dari 7,29% pada Maret 2023.

Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 11,79% dari 12,22% pada Maret 2023. Penurunan kemiskinan juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara.

Selain itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (rasio gini) juga menurun dan berada di bawah level prapandemi menjadi sebesar 0,379 pada Maret 2024. Level tersebut juga menjadi yang terendah dalam 1 dekade terakhir. Penurunan ketimpangan ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Baca Juga:
Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Dia menjelaskan penurunan kemiskinan dan rasio gini tidak terlepas dari upaya pemerintah mengendalikan inflasi. Inflasi pada Juni 2024 tercatat sebesar 2,51% (yoy), turun signifikan dibandingkan dengan Mei 2024 yang sebesar 2,84%.

Inflasi pangan bergejolak (volatile food) menunjukkan tren yang terus melandai. Berbagai harga pangan yang mengalami penurunan antara lain bawang merah, tomat, daging dan telur ayam ras, ikan segar, serta beberapa jenis sayuran.

Tren ini terjadi seiring peningkatan stok yang didukung oleh pasokan dalam negeri dan distribusi yang memadai. Harga beras juga terus menunjukkan tren positif, didukung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta cadangan pangan yang kuat.

Baca Juga:
Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

Menurutnya, inflasi yang terkendali ini tidak terlepas dari koordinasi fiskal moneter yang kuat melalui tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi daerah (TPID). Meski tren inflasi menunjukkan penurunan dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah terus bersiap dengan memperkuat kebijakan yang antisipatif menjaga produksi dalam negeri di tengah risiko perubahan iklim dan persiapan kebencanaan.

"Selain itu, pemerintah akan terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan bauran kebijakan yang tepat dalam merespons situasi," ujarnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

Minggu, 22 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%

Minggu, 22 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Prabowo Akui Ekonomi Indonesia Belum Tumbuh Secara Merata

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya