INDIA

Penyeragaman Tarif Pajak Kendaraan Baru Direkomendasikan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 03 Juli 2019 | 19:09 WIB
Penyeragaman Tarif Pajak Kendaraan Baru Direkomendasikan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Para menteri transportasi dari lima negara bagian sepakat untuk merekomendasikan pajak yang umum atau seragam atas pembelian kendaraan baru.

Krishan Lal Panwar, Menteri Negara Bagian Haryana mengatakan kemungkinan penggelapan pajak menjadi tinggi ketika negara-negara bagian tertentu mengenakan biaya pajak pembelian kendaraan yang lebih rendah. Hal ini mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi yang negara bagian lainnya.

“Karena itu, harus ada keseragaman dalam tarif pajak terkait dengan sektor transportasi,” katanya, seperti dikutip pada Rabu (3/7/2019).

Baca Juga:
Opsen Pajak Berlaku Mulai Tahun Depan, Program Sengkuyung Digencarkan

Pertemuan itu merekomendasikan untuk setiap negara bagian memiliki tarif pajak atas jalan, penumpang, dan kendaraan bermotor yang seragam. Para menteri mendukung adanya pajak yang seragam pada semua layanan transportasi dan pembelian kendaraan di India, seperti goods and services tax (GST).

Pasalnya, ada banyak variasi dalam struktur pajak di seluruh negara bagian. Hal tersebut terjadi karena masyarakat membeli kendaraan dari negara-negara bagian terdekat yang menawarkan pajak yang lebih rendah dengan memberi ‘alamat sementara’.

“Sehingga menyebabkan kerugian bagi negara bagian mereka sendiri,” Kata Panwar seperti dilansir Hindustan Times.

Baca Juga:
Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Meskipun semua menteri sepakat untuk merekomendasikan tarif pajak yang seragam, keputusan akhir tentang pemajakan yang seragam di sektor transportasi akan diambil pada pertemuan yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat di Delhi.

Beberapa menteri – anggota group of ministers (GoM) bentukan kementerian transportasi darat dan jalan raya – yang menghadiri pertemuan itu adalah Razia Sultana dari Punjab, Kailash Gahlot dari Delhi, Swatantra Dev Singh dari Uttar Pradesh, Govind Singh Thakur dari Himachal Pradesh, dan Krishan Lal Panwar dari Haryana. (MG-dnl/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 24 Oktober 2024 | 10:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Opsen Pajak Berlaku Mulai Tahun Depan, Program Sengkuyung Digencarkan

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:08 WIB PROVINSI SUMATERA UTARA

Pemprov Ajak Warga Manfaatkan Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan

BERITA PILIHAN
Kamis, 24 Oktober 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Laporkan SPT Pajak Daerah atas Jasa Kesenian dan Hiburan di DKI

Kamis, 24 Oktober 2024 | 18:00 WIB KOTA PALU

Ada 9 Jenis Pajak Daerah di Kota Palu, Simak Daftar Lengkapnya

Kamis, 24 Oktober 2024 | 17:30 WIB PROVINSI GORONTALO

Mulai 2025, Provinsi-Kabupaten/Kota Tagih Pajak Kendaraan Bersama-sama

Kamis, 24 Oktober 2024 | 17:00 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP Mungkinkan Cabang untuk Bikin Bukti Potong PPh

Kamis, 24 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Target Swasembada Energi di Era Prabowo, Apa Strateginya?

Kamis, 24 Oktober 2024 | 16:00 WIB SWISS

Danai Program Pensiun, Negara Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Kamis, 24 Oktober 2024 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Eksportir Sawit, Ada Henti Layanan INATRADE Jelang Permendag 26/2024

Kamis, 24 Oktober 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Masuk Tahap ke-14, Kantor Bea Cukai Terapkan secara Penuh CEISA 4.0

Kamis, 24 Oktober 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPN Mestinya Naik Jadi 12%, DPR Minta Tunggu Ekonomi Membaik