INDIA

Penyeragaman Tarif Pajak Kendaraan Baru Direkomendasikan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 03 Juli 2019 | 19:09 WIB
Penyeragaman Tarif Pajak Kendaraan Baru Direkomendasikan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Para menteri transportasi dari lima negara bagian sepakat untuk merekomendasikan pajak yang umum atau seragam atas pembelian kendaraan baru.

Krishan Lal Panwar, Menteri Negara Bagian Haryana mengatakan kemungkinan penggelapan pajak menjadi tinggi ketika negara-negara bagian tertentu mengenakan biaya pajak pembelian kendaraan yang lebih rendah. Hal ini mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi yang negara bagian lainnya.

“Karena itu, harus ada keseragaman dalam tarif pajak terkait dengan sektor transportasi,” katanya, seperti dikutip pada Rabu (3/7/2019).

Baca Juga:
Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Pertemuan itu merekomendasikan untuk setiap negara bagian memiliki tarif pajak atas jalan, penumpang, dan kendaraan bermotor yang seragam. Para menteri mendukung adanya pajak yang seragam pada semua layanan transportasi dan pembelian kendaraan di India, seperti goods and services tax (GST).

Pasalnya, ada banyak variasi dalam struktur pajak di seluruh negara bagian. Hal tersebut terjadi karena masyarakat membeli kendaraan dari negara-negara bagian terdekat yang menawarkan pajak yang lebih rendah dengan memberi ‘alamat sementara’.

“Sehingga menyebabkan kerugian bagi negara bagian mereka sendiri,” Kata Panwar seperti dilansir Hindustan Times.

Baca Juga:
Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Meskipun semua menteri sepakat untuk merekomendasikan tarif pajak yang seragam, keputusan akhir tentang pemajakan yang seragam di sektor transportasi akan diambil pada pertemuan yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat di Delhi.

Beberapa menteri – anggota group of ministers (GoM) bentukan kementerian transportasi darat dan jalan raya – yang menghadiri pertemuan itu adalah Razia Sultana dari Punjab, Kailash Gahlot dari Delhi, Swatantra Dev Singh dari Uttar Pradesh, Govind Singh Thakur dari Himachal Pradesh, dan Krishan Lal Panwar dari Haryana. (MG-dnl/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Simpanan Dana ASR oleh SKK Migas di 5 Bank BUMN Tembus Rp46 Triliun

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Initial Memorandum OECD Rampung Maret 2025

Kamis, 06 Februari 2025 | 12:00 WIB KOTA TARAKAN

Banyak Pengusaha Tak Patuh, Setoran Pajak Sarang Burung Walet Rendah

Kamis, 06 Februari 2025 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Cicilan Rumah atau KPR? Ingat, Harus Dimasukkan ke SPT Tahunan