Penyaluran Subsidi Gaji Tidak Capai 100%, Begini Penjelasan Menaker

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Ketenagakerjaan mencatat realisasi penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah (BSU) pada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta hingga akhir 2020 senilai Rp29,44 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan realisasi itu setara 98,91% dari anggaran yang disiapkan. Menurutnya, penyaluran subsidi gaji tersebut terkendala masalah nomor rekening pekerja yang tidak valid.

"Ada kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan peraturan menteri keuangan," katanya, Senin (19/1/2021).

Ida memerinci subsidi gaji gelombang I telah tersalur kepada 12,29 juta pekerja dengan realisasi anggaran mencapai Rp14,75 triliun atau setara 99,11%. Sementara pada gelombang II, penyaluran kepada 12,24 juta pekerja dengan realisasi anggaran Rp14,69 triliun atau 98,71%.

Secara keseluruhan, bantuan subsidi gaji telah menjangkau Rp12,4 juta pekerja yang bekerja di 413.649 perusahaan. Mereka rata-rata memiliki gaji Rp3,12 juta per bulan.

Menurut Ida, beberapa kendala penyaluran subsidi gaji seperti adanya duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK).

Pada sisa anggaran subsidi gaji yang tidak tersalur, Ida harus mengembalikannya ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan karena tahun anggaran 2020 sudah berakhir. Meski demikian, dia memastikan penerima subsidi gaji yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, penyaluran akan diupayakan untuk dilanjutkan kembali tahun ini.

Kemenaker saat ini tengah melakukan rekonsiliasi data pekerja dengan bank penyalur yang ditargetkan rampung bulan ini. Jika semua data telah lengkap, Ida akan kembali meminta anggaran subsidi gaji untuk para pekerja.

Ida mengaku belum bisa menjelaskan secara pasti rencana penyaluran subsidi gaji tahun ini walaupun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut program itu akan berlanjut pada kuartal I/2021.

"Kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian," ujarnya. (kaw)