PODTAX

Penguatan Peran Masyarakat Sipil dalam Isu Pajak Perlu Dilakukan

Redaksi DDTCNews | Minggu, 29 November 2020 | 10:00 WIB
Penguatan Peran Masyarakat Sipil dalam Isu Pajak Perlu Dilakukan

PAJAK merupakan salah satu alat yang digunakan oleh negara untuk mencapai target pembangunan serta mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pengawasan terhadap isu pajak perlu dilakukan secara masif oleh seluruh pihak, tak terkecuali masyarakat sipil.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan menyatakan dalam isu pajak, organisasi masyarakat sipil –seperti halnya LSM, think tank, dan aktor nonpemerintah—perlu berperan sebagai ‘jembatan’ untuk menjaga kontrak sosial antara warga dan negara.

“Pajak saat ini lebih banyak dilihat dari aspek teknis sehingga tugas kami (organisasi masyarakat sipil) adalah meletakkan isu pajak sebagai isu harian yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat,” Tutur Maftuchan.

Baca Juga:
Peran Stategis DPR RI dalam Mengawal Kinerja Pajak

Sebagai langkah konkrit, Perkumpulan Prakarsa juga telah menginisiasi sebuah forum kolaborasi antarlembaga pada ranah pajak yang disebut sebagai Forum Pajak Berkeadilan. Forum yang terdiri dari representasi berbagai lembaga nonpemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat serta menyediakan instrumen pengawasan bagi isu pajak.

Maftuchan juga berharap semakin banyak organisasi masyarakat sipil yang menempatkan isu pajak dalam agenda advokasi di masa mendatang. Ingin tahu obrolan lengkap dari DDTC PodTax episode kali ini? Yuk simak sekarang melalui Youtube atau Spotify!

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan