DDTC PODTAX

Peran Stategis DPR RI dalam Mengawal Kinerja Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 03 Maret 2021 | 13:02 WIB
Peran Stategis DPR RI dalam Mengawal Kinerja Pajak

PANDEMI Covid-19 menyebabkan tekanan berat pada perekonomian yang berdampak pula pada penerimaan pajak. Pada 2020, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.070 triliun, atau 89,3% dari target Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020. Realisasi pajak tersebut mengalami kontraksi 19,7% dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, pemerintah tetap perlu mengejar target penerimaan pajak 2021. Terlebih, pemerintah menargetkan defisit anggaran dapat turun bertahap hingga pada 2023 berada di posisi 3% terhadap PDB.

Dalam konteks tersebut, pengawasan terhadap kinerja pajak oleh berbagai pihak menjadi elemen yang krusial, salah satunya yang dilakukan oleh DPR RI. Apalagi, saat ini berbagai jenis insentif pajak juga masih dikucurkan oleh Pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Lantas, bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI? Adakah tim khusus yang dibentuk untuk mengawal kinerja pajak dan mengurai problem lemahnya penerimaan pajak?

Pada episode kali ini, Lenida Ayumi berdiskusi dengan Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, membahas mengenai peran strategis DPR RI dalam mengawal kinerja pajak.

Penasaran seperti apa isi perbincangan mereka? Ayo simak selengkapnya di episode terbaru DDTC PodTax dan ikuti kuis berhadiahnya!


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Rabu, 11 Desember 2024 | 18:25 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Tegaskan Barang dan Kebutuhan Pokok Tetap Dibebaskan PPN

Jumat, 06 Desember 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Objek PPnBM Bakal Kena PPN 12%, Apa Saja Barang-Barangnya?

Jumat, 06 Desember 2024 | 11:03 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Seimbangkan Penerimaan dan Daya Beli, DEN Dukung PPN Multitarif

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra