Pengesahan APBD-P 2016 Terancam Molor

TANJUNG SELOR, DDTCNews – Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2016 terancam molor karena pengesahan rancangan perda tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendadak ditunda.

Tertundanya pengesahan Raperda OPD tersebut dengan sendirinya menunda pengesahan APBD-P 2016, mengingat anggaran OPD itu akan dimasukkan ke APBD P 2016. “Ada permintaan dari Gubernur untuk menunda,” kata Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon, pekan lalu.

Dia menambahkan setelah Raperda OPD disahkan, DPRD akan kembali bersidang untuk membahas Raperda tentang Retribusi dan Raperda Pajak Daerah. Jika semuanya bisa disahkan, baru kemudian sidang pengesahan APBD-P 2017 dapat dilakukan.

Anggota DPRD Kaltara Rakhmat Majid Ghani menambahkan Untuk tiga ruperda tersebut, lanjutnya, pihaknya telah mendapatkan nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri sehingga harus segera disahkan. Apalagi, Raperda Pajak dan Raperda Retribusi untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Akan halnya penundaan sidang paripurna pengesahan raperda karena ada agenda yang dilakukan pejabat Pemprov Kaltara. “Sebenarnya ada 4 raperda, satu lagi Raperda Pernyataan Penanaman Modal. Namun, nomor registrasinya belum keluar, sehingga harus di-pending dulu,” ungkapnya.

Untuk Raperda OPD, Rakhmat mengharapkan Pemprov Kaltara dapat menjalankannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Namun, dilakukannya rasionalisasi terhadap tenaga honorer di lingkungan Pemprov maupun Sekretariat DPRD dengan sendirinya menimbulkan kendala.

“Apalagi dengan adanya penambahan SKPD baru tentu memerlukan mereka (tenaga kontrak), kecuali para pejabat atau kepala SKPD itu sudah biasa dalam setiap rolling jabatan. Tapi untuk tenaga kontrak, saya kira tidak perlu dilakukan. Pemprov harus ada solusi lain,” ujarnya seperti dilansir prokal.co.

Dia menegaskan keberadaan tenaga kontrak justru membantu kinerja Sekretariat DPRD maupun SKPD. “Bahkan membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, jadi kita juga bisa membuka peluang pekerjaan,” tambahnya. (Bsi)