DJPb Klaim Sumbangan Pajak dari Pergelaran MotoGP Cukup Signifikan

MATARAM, DDTCNews - Pergelaran MotoGP pada 2023 dan 2024 diklaim berhasil mendorong penerimaan pajak, terutama pada sektor pendukung pariwisata antara lain sektor transportasi, akomodasi, dan penyewaan.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Ditjen Perbendaharaan (DJPb) NTB Maryono mengatakan penyelenggaraan MotoGP merupakan salah satu faktor pendorong kemajuan ekonomi dan promosi destinasi wisata.

“Kontribusi positif dari sektor yang terlibat, menciptakan peluang jangka panjang bagi pertumbuhan pariwisata dan pengembangan infrastruktur di daerah serta penerimaan pajak,” katanya dikutip pada Jumat (1/11/2024)

Maryono mencatat terdapat pertumbuhan angsuran PPh Pasal 25 pada sektor pendukung pariwisata yang cukup signifikan, yaitu tumbuh 278%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan September 2023 sebesar 228%.

Tidak hanya itu, kegiatan lelang amal merchandise MotoGP dan UMKM yang merupakan kolaborasi KPKNL Mataram dengan ITDC dan MGPA juga berhasil melelang 7 item barang dengan total nilai Rp76 juta.

Merchandise tersebut antara lain helm, baseball hat, t-shirt, vest, sweater, dan sebuah jaket tenun produk UMKM Allea Gallery dengan persentase kenaikan harga barang per item mencapai 900-8.000%.

Maryono juga menjelaskan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai proyek strategis (PSN) telah didukung anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sejak 2020 – 2023.

Selama periode 2020 – 2023, realisasi belanja penataan KEK Mandalika sudah mencapai Rp1,3 triliun, terdiri atas Rp813,06 miliar pada 2020-2021, Rp482,12 miliar pada 2020, serta Rp5,24 miliar pada 2023.

Fasilitas kepabeanan juga diberikan guna mendukung pagelaran MotoGP. Fasilitas diberikan dengan skema admission temporaire/temporary admission carnet (ATA Carnet) dan pemberitahuan pabean kawasan ekonomi khusus (PPKEK).

Dengan kedua skema tersebut, barang logistik MotoGP 2024 mendapat pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor, serta diberikan kemudahan prosedural dalam pemeriksaan fisik. (Syallom Aprinta Cahya Prasdani/rig)